Harrysurjadi's Blog

Environmental news

Archive for the ‘Climate Change’ Category

Menyelisik Upaya Membersihkan Kota Cilacap

leave a comment »

IMG_5178

TPA Jeruklegi, Kabupaten Cilacap (Credit photo: Harry Surjadi)

Riset Universitas Gajahmada (UGM) tahun 2013 menunjukkan setiap hari warga Kabupaten Cilacap menghasilkan 3.960 meter kubik sampah. Kalau sampah-sampah itu harus diangkut truk colt diesel (volume bak kurang lebih 15 meter kubik), dibutuhkan 264 truk. Sayangnya hanya 11,36% sampah (kurang lebih 450 meter kubik) yang terangkut dan dibuang di empat tempat pembuangan akhir (TPA).

Berbeda jauh dengan data Pemda Cilacap tahun 2014. Sebanyak 30-46% dari total sampah bisa diangkut dan dibuang di TPA.

Ke mana perginya sampah yang tidak terangkut? Masih menurut riset UGM, sampah yang tidak terangkut dibakar oleh penghasil sampah atau dikumpulkan pemulung. Apakah tidak ada sampah-sampah berceceran di tepian jalan di sudut-sudut Cilacap?

Kabupaten Cilacap menerima penghargaan Adipura tahun 2017, artinya Kabupaten Cilacap masuk kategori bersih di sudut-sudut kota dan juga pengelolaan TPA masuk kategori baik. Sayangnya persoalan tidak selesai meskipun Cilacap menerima Adipura.

Berarti Kabupaten Cilacap tidak menghadapi persoalan sampah? Tidak juga. Jika sampah Cilacap tidak ditangani dengan baik, akan ada masalah dalam jangka waktu satu atau dua tahun ke depan. Mengapa?

Peraturan Presiden No 97/2017 menargetkan pengurangan sampah sebanyak 30% pada tahun 2025. Artinya warga harus mengurangi sampah mereka atau produksi sampah harus bekurang hingga 30%. Atau Cilacap harus mengurangi timbulan sampah 1.188 meter kubik di tahun 2025.

Selain target pengurangan timbulan sampah, Perpres No 97 menargetkan 70% sampah yang diproduksi Cilacap harus terangkut untuk dibuang ke TPA pada tahun 2025. Data BPS tahun 2013, Cilacap baru berhasil mengumpulkan sampah 10,42% dari timbulan sampah total.

Bagaimana Cilacap berupaya mencapai target itu?

Perpres No 97/2017 mengharuskan pemerintah daerah membuat Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (disingkat Jakstrada) yang akan menjadi arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Pemda Kabupaten Cilacap belum memiliki Jakstrada.

Untuk meningkatkan penanganan sampah atau meningkatkan jumlah sampah yang bisa diangkut ke TPA – tidak serumit mengurangi timbulan sampah – secara sederhana bisa dicapai dengan memperbanyak jumlah truk sampah dan frekuensi pengangkutan. Tetapi meningkatnya jumlah sampah yang terangkut ke TPA memperpendek umur TPA, selain berbiaya tinggi.

Cilacap menyediakan empat TPA mengadopsi sistem controlled landfill (meskipun praktiknya controlled dump atau buang-timbun) yaitu TPA Sidareja, TPA Kroya, TPA Majenang, dan yang paling luas TPA Tritih Lor atau dikenal sebagai TPA Jeruklegi. TPA Jeruklegi dengan luas 6,3 ha setiap hari menampung 722,55 meter kubik dari Kota Cilacap dan sekitarnya (data tahun 2014).

Dari luasan lahan 6,3 ha yang mulai dimanfaatkan tahun 1995 itu sudah terpakai penuh 4,9 ha. Sisanya 1,4 ha, berdasarkan perkiraan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap akan penuh tahun 2016 dan jika dimaksimalkan masih bisa menampung sampah hingga 2018. Data riset UGM menunjukkan rata-rata per hari ada 19 truk yang membawa 72,420 ton sampah.

Pemda Cilacap harus memperluas TPA Jeruklegi atau lahan TPA baru seluas 5 ha (dibutuhkan biaya Rp 40 miliar) atau mencari cara lain agar TPA Jeruklegi umur pemanfaatannya bisa lebih lama.

“Yang penting sampah tidak penuh di TPA,” kata Kun Nasython, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang juga Kepala UPT Fasilitas Produksi RDF, menyampaikan tujuan pengelolaan sampah di Cilacap. Agar TPA Jeruklegi tidak penuh, sampahnya harus “dimusnahkan.”

Kun Nasython, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang juga Kepala UPT Fasilitas Produksi RDF

Kun Nasython, Kepala UPT Fasilitas Produksi RDF, TPA Jeruklegi, Cilacap (Credit photo: Harry Surjadi)

Kabupaten Cilacap beruntung Kementerian Luar Negeri Pemerintah Denmark melalui Environmental Support Program (ESP3) Danida (Danish International Development Agency) menawarkan dana hibah untuk membangun fasilitas dan transfer teknologi refuse-derived fuel (RDF) – memproses sampah rumah tangga menjadi bahan bakar. Proyek percontohan ini diharapkan paling tidak bisa memperpanjang umur TPA Jeruklegi hingga 2025.

Jika pertumbuhan penduduk 1% per tahun dan produksi timbulan sampah 2,225 meter kubik per hari per penduduk, volume sampah Cilacap pada tahun 2020 akan mencapai 1,51 juta meter kubik per tahun. Kalau saja 20% sampah itu bisa dikumpulkan oleh Dinas, maka jumlah sampah yang dibuang ke 4 TPA 300 ribu meter kubik pada 2020.

Refuse-Derived Fuel

Refuse-derived fuel disingkat RDF adalah bahan bakar padat yang berasal dari limbah yang mudah terbakar seperti sampah organik, limbah kertas, limbah plastik, dan bahan organik lainnya. Limbah atau sampah diproses agar mencapai nilai kalor (panas) yang tinggi sebagai bahan bakar. RDF ini umumnya digunakan sebagai bahan bakar subsitusi di tungku pabrik semen atau pembangkit listrik, demikian penjelasan dalam Pedoman Umum Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Sebagai Bahan Bakar Alternatif RDF yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan pemanfaatan RDF adalah untuk mengurangi sampah yang harus dibuang ke TPA, mengurangi gas rumah kaca yang timbul dari sampah, memanfaatkan sampah menjadi bahan bakar alternatif di industri semen dan pembangkit listrik.

Ide Proyek Percontohan RDF di TPA Jeruklegi dibicarakan 2015, konstruksi baru dimulai Juli 2017 dan ditargetkan sudah bisa menghasilkan RDF tahun 2018. Selain Pemerintah Denmark dan Pemda Kabupaten Cilacap, Proyek RDF melibatkan perusahaan semen swasta Holcim Indonesia.

Total biaya investasi diperkirakan mencapai Rp 60 miliar (atau 5 juta dollar AS). Program ESP3 Danida mendukung 50% biaya Proyek Percontohan RDF ini dengan dana hibah sebesar 2,5 juta dollar AS. Holcim menyediakan lahan 1,3 ha untuk fasilitas produksi RDF dan Pemda Cilacap akan mengelola fasilitas itu.

Pemda Cilacap mentargetkan mampu mengumpulkan sampah hingga 80% – 10% lebih banyak dibandingkan target nasional yang 70% – yang kemudian sebagian besar sampah itu diproses di fasilitas RDF ini.

Alur proses menghasilkan RDF ini secara sederhana adalah: sampah yang tiba di TPA Jeruklegi akan di tumpuk di lokasi pemilahan. Pemulung diberikan kesempatan mengambil sampah yang masih bernilai untuk dijual. Waktu pemungutan akan dibatasi dan pemulung akan dibagi ke dalam beberapa kelompok.

Umumnya pemulung akan mengambil beberapa jenis plastik (botol plastik, gelas plastik, kantong kresek plastik), logam (besi dan alumunium), botol beling. Sisa sampah yang tidak diambil pemulung akan dipindahkan untuk diseleksi kembali materi sampah yang tidak mempunyai nilai kalor, termasuk logam, batu kerikil, dan beling yang tidak diambil pemulung. Kurang lebih 10% sampah yang tidak bisa diproses menjadi RDF ini. Sampah yang bisa dijadikan RDF ini kemudian dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil, paling tidak 5 cm.

Selanjutnya sampah partikel 5 cm ini dipindahkan di tempat pengeringan dengan sistem biologis (bio-drying). Ada sembilan tempat pengeringan yang berurutan, dengan perkiraan di tahapan ke-9 sampah organik ini sudah cukup kering sebagai bahan bakar subsitusi batu bara. Bahan bakar sampah RDF ini akan diambil oleh Holcim dan dibakar di tungku dengan suhu pembakaran 2.000 derajat Celsius.

Pemulung

Di berbagai kota dan daerah di Indonesia – dan juga di berbagai negara berkembang di dunia – pemulung selalu menjadi bagian rantai alur sampah mulai dari produsen sampah (rumah tangga dan non-rumah tangga) sampai di tempat pembuangan akhir ada pemulung.

Pemulung yang mencari sampah bernilai ekonomi di TPA Jeruklegi, menurut riset UGM, ada lebih dari 100 individu pemulung. Tumiran (28 tahun) – pemulung di Jeruklegi – menghitung ada 130 pemulung. “Sekarang (bulan Maret – Red) tidak banyak yang kerja karena lagi musim panen,” kata Tumiran.

Tumiran - pemulung di TPA Jeruklegi, Cilacap

Tumiran – pemulung di TPA Jeruklegi, Cilacap (Credit photo: Harry Surjadi)

Bulan Maret memang bulan panen di Cilacap. Sebagian besar pemulung balik ke kampung masing-masing menjadi buruh tani, membantu para pemilik sawah memanen padi. Kata Tumiran bayaran membantu panenan lebih besar daripada hasil dari memulung.

Para pemulung bekerja “bebas” di TPA Jeruklegi. Mereka menunggu truk sampah datang hampir setiap satu jam sekali. Mereka akan mengerubung di belakang truk dan mulai mengais-ngais sampah yang ditumpahkan truk. Ada risiko mereka terluka karena tertimpa sampah, terluka karena menginjak benda tajam, atau terkena badan truk.

Tumiran akan mengambil gelas plastik, kantong kresek, botol (kemasan air), botol shampo, kertas, logam (aluminium, besi), botol beling. “Gelas plastik paling mahal. Plastik yang lunak biasanya mahal. Plastik yang keras, sudah tidak laku,” kata Tumiran menjelaskan.

Jumlah sampah yang paling banyak – dihitung berdasarkan beratnya – adalah kantong plastik kresek. Di TPA Jeruklegi per hari bisa dikumpulkan 50-60 kg plastik kresek; 30-40 kg kertas; 5 kg botol plastik (kemasan air); 20 kg botol shampoo hingga; botol beling ukuran besar sehari 10 botol dan yang ukuran kecil 20 kg. Jenis sampah lainnya – seperti kain bekas, materi plastik yang sifatnya keras tidak bisa dibengkokkan – kata Tumiran tidak laku.

Paling tidak satu individu pemulung sebulan bisa mendapatkan uang hingga Rp 3 juta. “Paling sedikit dapat satu juta. Kalau kerja sehari bisa dapat lebih dari 100 ribu,” Tumiran mengaku.

Sampah bernilai itu setelah dipisah, dimasukkan ke dalam karung plastik sesuai dengan jenisnya, ditimbang beratnya, dicatat hasil timbangan, sebelum akhirnya diambil oleh pengepul. Ada empat pengepul – individu yang membeli sampah-sampah masih bernilai itu dari pemulung – di TPA Jeruklegi.

Kun memastikan pemulung tidak akan berkurang penghasilannya. “Tidak akan mereduksi penghasilan. Pemulung diberikan kesempatan mengambil dulu sampah yang mereka inginkan, sisanya baru untuk RDF,” kata Kun.

Tantangan Keberhasilan RDF

Fasilitas produksi RDF dari sampah perkotaan ini sesuatu yang baru di Indonesia. Di negara maju, RDF bukan teknologi baru. Keberhasilan proyek percontohan pengembangan fasilitas produksi RDF di Cilacap akan mempengaruhi adopsi model ini di kota atau kabupaten lainnya di Indonesia.

Mencermati studi kelayakan teknis dan finansial proyek percontohan fasilitas produksi RDF ada beberapa aspek krusial menjadi kunci keberhasilan proyek di Cilacap ini berdasarkan asumsi yang ada.

Kementerian Perindustrian mensyaratkan spesifikasi RDF untuk pabrik semen Indonesia antara lain: nilai kalor 3.000-4.000 kkal/kg netto; kelembaban kurang dari 20%; kandungan klorin kurang dari 1%; kandungan sulfur kurang dari 1%; ukuran 20-50 mm; dan bentuk produk fluffs (bentuk setelah dikeringkan).

Jika sudah jadi, kapasitas produksi fasilitas pembuatan RDF ini bisa mengolah 120 ton sampah (atau kurang lebih 800 meter kubik) yang masuk ke TPA Jeruklegi per hari. Paling tidak – berdasarkan studi – umumnya akan ada 10% sampah yang tidak bisa diproses menjadi RDF, seperti partikel logam dan benda-benda besar seperti kasur. Berarti, Pemda Cilacap masih tetap membutuhkan lahan untuk menampung sampah yang tidak bisa diproses. Pemda Cilacap tetap membutuhkan lahan TPA.

Proyek pecontohan RDF Cilacap memilih sistem pengeringan biodrying – sistem pengeringan dengan biologis – memanfaatkan bakteri pembusuk yang bisa menaikkan suhu hingga 70 derajat Celsius. Ada sembilan tempat pengeringan dengan aerator yang berurutan. Belum ada penelitian apakah setelah berpindah sembilan kali, di tempat ke-9 RDF itu mampu menurunkan kadar air sampah yang 60% menjadi kurang dari 20%?

Fasilitas produksi RDF Jeruklegi Cilacap2

Fasilitas produksi refuse-redived fuel (RDF) di TPA Jeruklegi, Cilacap (Credit photo: Harry Surjadi)

Dari aspek sosial masih ada tantangan besar bagaimana mengikutsertakan kurang lebih 130 pemulung yang sudah lama menggantungkan hidup di TPA Jeruklegi. Ada ketidaktahuan yang memunculkan ketakutan, kekhawatiran, keengganan, dan penolakan pada proyek RDF ini. Tumiran mengatakan hanya pernah sekali dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasan mengenai proyek percontohan RDF ini dan sekali saat peneliti UGM datang.

Pemulung di Jeruklegi tidak ada organisasinya, meskipun mereka secara tidak resmi mengakui ada satu pemulung yang selalu menjadi perantara dengan pemda. Kekhawatiran terbesar adalah mereka tidak boleh lagi memulung di sana. Atau kalaupun boleh memulung penghasilan mereka turun drastis. Selain itu ada keengganan membentuk organisasi resmi, seperti koperasi. “Pemulung inginnya bebas,” kata Tumiran.

Bebas yang dimaksud Tumiran adalah pemulung bebas kapan mau memulung, kapan mau istirahat, dan tidak ada yang menentukan waktu kerja mereka. Mereka adalah pekerja yang bebas merdeka. Seperti misalnya, saat bulan-bulan panen – Maret-April – hampir separuh pemulung pulang ke kampung masing-masing. Tumiran dan pemulung lainnya khawatir kalau mereka dilibatkan di proyek percontohan ini, mereka jadi tidak bebas lagi. Pemulung hanya ingin bisa tetap bebas mengambil sampah bernilai ekonomi di TPA Jeruklegi.

Perlu ada intervensi sosial jika proyek percontohan ini ingin melibatkan pemulung dalam proses pemilahan. Menyelisik rencana proyek dan mencermati apa saja yang sudah dikerjakan terkait dengan pemulung, bagian sosial ini akan sangat krusial jika tidak segera ditangani.

Salah satu upaya yang akan sangat membantu pemulung adalah menyediakan tempat untuk mereka menaruh sampah yang sudah mereka pulung. Saat ditanya apa yang paling pemulung butuhkan, Tumiran mengatakan, tempat menaruh hasil mereka memulung dan air untuk bersih-bersih.

Tantangan ketiga adalah hitung-hitungan untung-rugi, termasuk biaya yang harus dikeluarkan Pemda Cilacap. Secara ekonomi dan lainnya, proyek percontohan RDF ini akan membawak manfaat pada Pemda Kabupaten Cilacap. Kalau tidak ada fasilitas pembuatan RDF ini, Pemda Cilacap masih harus mengeluarkan dana Rp 30 miliar untuk membangun TPA baru seluas 5 ha, plus persoalan sosial yang mengikutinya.

Dengan adanya proyek RDF ini, Pemda Cilacap harus mengeluarkan biaya operasional untuk menangani 10% sampah yang tidak bisa dijadikan RDF Rp 55.000 – Rp 71.420 per ton dan biaya operasional fasilitas produksi RDF 11,32 – 12,30 dollar AS per ton. Holcim harus mengeluarkan biaya operasional untuk tungku Rp 66.980 per ton.

Pertanyaan penting pada Holcim adalah mengapa bersedia terlibat dalam proyek percontohan ini? Terlibat berarti Holcim harus mengeluarkan biaya investasi besar memodifikasi tempat pembakaran agar bisa menggunakan RDF sebagai bahan bakar, biaya operasional tambahan transportasi RDF. Walaupun hasil analisis menyimpulkan proyek percontohan RDF ini layak dilanjutkan, masih ada pekerjaan rumah perhitungan untung-rugi dari pihak Holcim.

Aspek teknis karakteristik RDF – seperti nilai kalor RDF, jumlah RDF yang akan dihasilkan – akan sangat mempengaruhi perhitungan ekonomis bagi Holcim. Fasilitas produksi RDF akan dikelola oleh Pemda Cilacap dan Holcim akan membeli RDF yang dihasilkan. Harga RDF akan tergantung dari harga pasaran batu bara. Belum ada kesepakatan bagaimana menghitung harga RDF.

Model Kerja Sama Pemerintah-Swasta

Studi Kementerian Perindustrian membuka peluang kerja sama pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan sampah. Peluang itu tertuang dalam Perpres No 56/2011 dan Perpres No 13/2010 (perubahan Perpres No 67/2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Menyediakan Infrastruktur) dengan semua persyaratannya. Model kerja sama ini sering disebut public private partnership (PPP).

Proyek percontohan pembangunan fasilitas produksi RDF di Cilacap ini agak berbeda dengan model PPP yang ada sebelumnya. Pertama proyek percontohan ini selain melibatkan perusahaan swasta, juga melibatkan pemerintah negara lain yaitu Denmark melalui Program ESP3 Danida. Kedua, inisiatif datang dari Pemerintah Denmark. Ketiga, biaya investasi awal proyek percontohan ini sangat besar. Keempat, proyek percontohan mengelola sampah menjadi energi dengan teknologi RDF adalah yang pertama di Indonesia.

Pertanyaannya, apakah model PPP untuk pengelolaan sampah seperti ini masih layak direplikasi di wilayah Indonesia lainnya? Tantangan terbesar untuk mereplikasi model kerja sama seperti ini ada pada biaya yang juga besar dan belum ada hitungan apakah keuntungannya bagi pihak swasta sebanding dengan biayanya. Persyaratan teknis – seperti jumlah sampah yang dihasilkan, adanya perusahaan semen atau pembangkit listrik berbahan bakar batu bara – akan mudah dipenuhi. Persyaratan biaya investasi yang besar akan menyulitkan pemerintah daerah yang berminat.

Proyek percontohan RDF di Cilacap membutuhkan biaya investasi awal Rp 60 miliar. Pemda Cilacap tidak akan sanggung menanggung biaya awal separuhnya dan pihak swasta belum tentu bersedia menginvestasikan Rp 30 miliar di awal. Pemda Cilacap beruntung karena ada bantuan dana hibah dari Denmark sebesar 2,5 juta dollar AS.

Memang pemerintah daerah akan membutuhkan dana yang lebih besar lagi jika tidak ada model pengelolaan sampah menjadi energi. Biaya besar itu untuk menyediakan lahan pembuangan akhir, tetapi biaya itu bisa dipenuhi secara bertahap. Pemerintah pusat berpotensi menjadi investor yang meringankan beban pemerintah daerah.

Atau belajar dari negara maju seperti Jerman dan mengacu pada UU No 18/2008 tentang sampah, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sampah kemasan – seperti Indofood dan Unilever – berpotensi menginvestasikan dana di proyek seperti RDF ini. Berdasarkan UU No 18/2008, perusahaan yang ketika produknya dikonsumsi menghasilkan sampah, perusahaan itu wajib menangani sampahnya.

Proyek percontohan pembangunan fasilitas produksi RDF ini masih harus diuji kelayakannya dan baru akan terbukti setelah berjalan beberapa tahun ke depan.

Mengurangi sampah

Seandainya model penanganan sampah dengan teknologi RDF dan skema PPP di Cilacap ini berhasil, apakah persoalan sampah di daerah-daerah akan selesai?

Model penanganan sampah menjadi energi atau waste to energy (WTE) seperti di Cilacap hanyalah mengatasi keterbatasan lahan pembuangan sampah. Model WTE bukan jawaban target sampah nol – zero waste. Model WTE di Cilacap lebih baik dibandingkan model WTE dengan insinerator yang membutuhkan persyaratan lingkungan sangat ketat terutama pesyaratan gas buang.

Pemerintah mentargetkan pengurangan timbulan sampah atau produksi sampah hingga 30% hingga tahun 2025. Upaya pengurangan sampah hanya bisa melalui intervensi sosial jangka panjang di tingkat konsumen. Intervensi sosial dibutuhkan untuk mengubah perilaku konsumen yang cenderung tidak peduli dengan sampah yang dihasilkan ke perilaku berusaha mengonsumsi produk yang tidak menghasilkan sampah atau menghasilkan sampah sangat sedikit.

Pemerintah pusat – di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – dan pemerintah daerah menjalankan program kampanye 3R dengan lebih strategis. Tahun 2016 KLHK menguji coba program kantong plastik berbayar di berbagai supermarket dan pasar. Setelah program uji coba selesai, selesai juga program itu.

Program bank sampah juga tidak membantu upaya pengurangan sampah. Malah bisa berbalik program bank sampah memotivasi warga meningkatkan konsumsi produk dengan sampah yang bisa didaur ulang agar bank sampah bisa terus berjalan. Sesungguhnya ukuran keberhasilan bank sampah adalah ketika sudah tidak ada lagi sampah yang disetor ke bank sampah.

Satu kebijakan yang akan bisa membantu jika diubah adalah ketentuan retribusi sampah yang harus dibayar oleh warga. Saat ini retribusi sampah sama besarnya untuk mereka yang menghasilkan sampah sedikit atau banyak. Harusnya yang adil, mereka yang menghasilkan sampah banyak harus membayar retribusi sampah lebih banyak lagi. Mereka yang tidak menghasilkan sampah (karena mengurangi sampah dengan mengompos sampah organik dan menggunakan kembali sampah kemasan) tidak harus membayar retribusi sampah.

Perusahaan-perusahaan yang produknya menyisakan sampah – yang selama ini harus ditangani dan dibiayai oleh warga dan pemda – harus sudah mulai menjalankan kewajibannya menurut UU No 18/2008 mengambil kembali sampah dan memprosesnya. Sudah tentu pemerintah harus tegas menegakkan peraturan.

(Tulisan ini dimuat di Greeners.co tanggal 23 Maret 2018)

Advertisements

Written by Harry Surjadi

6 April 2018 at 15:19

Hentikan Pengambilan Air Tanah Sebelum Jakarta Tenggelam

leave a comment »

Ada tiga hal penting yang disampaikan Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) dalam acara pembukaan konferensi Adaptation Futures 2016 awal Mei di Rotterdam, Belanda. Pertama, adaptasi perubahan iklim haruslah berpusat pada manusia. Kedua, adaptasi perubahan iklim bukanlah didorong oleh teknologi. Ketiga, adaptasi perubahan iklim adalah mengenai kualitas hidup.

Adaptation is people center. It has to be people center. It cannot be technology driven,” kata Christiana Figureres. “Adaptation is about quality of life.”

Pemerintah DKI Jakarta sudah lama selalu berurusan dengan air: air banjir, kekurangan air, air tanah, intrusi air laut, banjir rob, dan upaya menyediakan air bersih untuk warga Jakarta.

Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas reklamasi Teluk Jakarta tanggal 27 Mei 2016 mengatakan Jakarta butuh pertahanan yang berkelanjutan dalam penyediaan air bersih, air minum, pengolahan air limbah, dan revitalisasi sungai. NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) adalah jawaban untuk Jakarta.

Sebelum ada NCICD tahun 2009-2012 di era Presiden SBY ada JCDS – Jakarta Coastal Defence Strategy untuk mengatasi banjir Jakarta. JSDS – membangun tembok penghalang air laut masuk ke daratan – di bawah payung kerja sama Pemerintah Indonesia dan Belanda dalam berbagi pengalaman, keahlian, dan pengetahuan. Proyek ini tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.

Tahun 2013 – setelah JCDS selesai – disepakatilah proyek NCICD yang melibatkan swasta dari Belanda maupun Indonesia. Wilayah cakupan NCICD lebih luas hingga Bekasi dan Tangerang.

Tujuan proyek raksasa dari semua aspek adalah melindungi Jakarta dari banjir yang permanen dengan membangun tembok raksasa (giant sea wall) sepanjang 35 km di utara pesisir Jakarta. NCICD ini proyek seharusnya menjadi jawaban bagaimana Jakarta beradaptasi dari perubahan iklim.

Tiga aspek penting adaptasi yang disampaikan oleh Christiana – berpusat pada manusia, bukan didorong teknologi, dan mengenai kualitas hidup – tidak tergambar dari uraian proyek NCICD atau yang sudah berlangsung.

NCICD sangat gamblang mengutamakan teknologi. Tembok raksasa adalah solusi teknologi menghambat naiknya permukaan air laut agar tidak menggenangi daratan Jakarta. Pompa air untuk memindahkan limpasan air dari Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane juga teknologi. Reklamasi laut membuat pulau-pulau jelas sekali teknologi. NCICD didorong oleh teknologi – technology driven.

Apakah proyek NCICD berpusat pada manusia? Tidak. Proyek NCICD lebih menonjolkan ekonomi – bagaimana pulau-pulau buatan bisa membiayai proyek NCICD dan berapa yang akan didapat oleh Pemda DKI dari pulau-pulau buaan itu. Memang ada analisis mengenai komunitas terapung (floating community). Manusia – terutama nelayan dan kelompok miskin ibukota – bukan agregat proyek NCICD. Ketika manusia bukan menjadi pusat, kesejahteraan menjadi tidak penting. NCICD bukanlah model adaptasi perubahan iklim yang digambarkan oleh Christiana.

Air Tanah

Nara sumber lain, Henk Ovink, Special Envoy for Water Affair, Pemerintah Belanda, mengatakan 80 persen upaya adaptasi perubahan iklim adalah mengenai air.

Untuk Jakarta, beradaptasi adalah mengenai banjir, banjir rob, ketersediaan air bersih dan air minum, intrusi air laut, naiknya permukaan air laut, dan 13 aliran anak Sungai Ciliwung.

Koos Wierik, Staf Ahli Menteri Sumber Daya Air Belanda yang pernah menjadi konsultan di Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, dalam wawancara di sela-sela Konferensi Adaptation Futures 2016, di Rotterdam, mengatakan seharusnya – dalam konteks proyek NCICD – upaya pertama adalah menghentikan pengambilan air tanah. Jika tidak distop, Jakarta tidak akan bisa beradaptasi pada perubahan iklim.

Turunnya permukaan tanah adalah persoalan utama banjir di Jakarta yang juga mendorong JCDS. Tahun 1974 di sepanjang pesisir utara Jakarta permukaan tanah sudah turun antara 2-2,5 meter. Pantauan ITB antara tahun 2000-2011 penurunan permukaan sekitar 1 m di bagian utara Jakarta (bahkan di kawasan Pluit hingga 1,4 m) sedangkan di bagian selatan hanya beberapa puluh centimeter saja.

Atau rata-rata penurunan tanah per tahun Jakarta bagian barat 6-8 cm dan di timur 2-3 cm. Di kawasan Pluit lebih dari 12 cm per tahun. Sejauh 10 km ke selatan Jakarta penurunan tanah bervariasi tergantung wilayahnya.

Salah satu penyebab turunnya permukaan tanah adalah pengambilan air tanah – terutama air tanah dalam – yang melebihi kapasitas pengisiannya. Tekanan air tanah (piezometric) untuk sumur dangkal (kedalaman 40-140 m) di utara bagian timur perubahannya kecil. Di bagian tengah dan selatan penuruan tekanan air tanah menuruan rata-rata 0,5-1,5 m per tahun. Untuk sumur dalam (kedalaman 140-220 m), penurunan piezometric lebih merata antara 0-1 me per tahun. Semakin ke selatan semakin besar perubahannya.

Penelitian Amrta Institute for Water Literacy menunjukkan ada keanehan data terkait dengan pengambilan air tanah, penyediaan air PAM dan pemasukan pajak air tanah ke Pemda DKI. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mencatat kebutuhan air bersih untuk industri 195 juta m3/tahun. Kurang lebih 87,07 juta m3/tahun bisa dipenuhi oleh PAM. Kemungkinan besar – karena tidak ada lagi sumber air bersih di Jakarta – sisanya kurang lebih 108 juta m3/tahun dipenuhi dari air tanah.

Data Dinas Tata Air DKI Jakarta tahun 2015 menunjukkan penggunaan air tanah tahun 2014 mencapai 8,8 juta m3 meningkat dibandingkan tahun 2013 sekitar 7,2 juta m3.

Kebutuhan air tanah – dari perhitungan BPLHD DKI Jakarta – sebesar rata-rata 108 juta m3 ada perbedaan jauh menyolok 99,2 juta m3 yang tidak jelas dari mana suplai airnya. Kemungkinan 99,2 juta m3 itu berasal dari air tanah yang diambil ilegal atau tidak dilaporkan.

BPLHD melaporkan lagi data yang berbeda yaitu ada penurunan penggunaan air tanah setiap tahun – 18 juta m3 tahun 2009, 10 juta m3 tahun 2010, dan 7 juta m3 tahun 2011 – sementara tidak ada peningkatan signifikan suplai air PAM.

Harusnya, Proyek NCICD – sebelum bersemangat membuat pulau-pulau berwajah garuda dan mengambil uang dari transaksi penjualan hak penggunaan pulau yang belum jadi itu – lebih dahulu menghentikan pengambilan air tanah di Jakarta. Pemda DKI harus menata ulang pendataan para pelanggan air tanah, menindak semua pencuri air tanah, dan meningkatkan suplai air bersih dari PAM jika tidak ingin Jakarta tenggelam.

Written by Harry Surjadi

12 August 2016 at 20:31

Tiga Penghambat Banjir: Melawan Air dengan Air

leave a comment »

TEMPO.CO, Delft, Belanda: Karung berisi pasir menjadi andalan untuk menghambat air banjir masuk ke dalam rumah atau menghambat air banjir masuk ke fasilitas penting. Tidak mudah mencari pasir saat banjir datang di kota besar. Saat hujan dan banjir, yang tersedia hanyalah air.

Tiga perusahaan di Belanda dengan kreatif menciptakan penghambat air banjir pengganti karung pasir. Produk-produk mereka sudah diuji coba di fasilitas Flood Proof Holand, Delf Technical University, Belanda. Ketiga produk itu “TubeBarrier, Velox, dan BoxBarrier“ menerapkan prinsip melawan air dengan air atau fighting water with water

Para peserta International Climate Change Adaptation Conference ke-4 di Rotterdam, Belanda, 13 Mei 2016, melihat demo bagaimana tiga produk pengganti karung pasir berfungsi.

TubeBarrier “yang diciptakan oleh Robert Alt“ adalah salah satu dari tiga contoh pengganti karung pasir. Sebelum dipasarkan, TubeBarrier diujicobakan di Flood Proof Holand. Setelah melewati ratusan kali uji coba selama dua tahun, barulah produk ini berani dipasarkan.

TubeBarrier terbuat dari bahan kain (tarpaulin) PVC yang fleksibel dan tahan air. Penghalang air banjir ini berukuran 60 cm x 60 cm x 100 cm, berbentuk seperti tabung dengan ukuran panjang 5 meter, atau 7 meter atau 10 meter (tergantung kebutuhan).

Di bagian bawah TubeBarrier ada lubang-lubang agar air banjir bisa masuk mengisi tabung mengikuti ketinggian air banjir. TubeBarrier bisa menghambat air banjir dengan ketinggian hingga 50 cm hingga 70 cm.

Sementara itu, BoxBarrier menerapkan prinsip yang sama dengan TubeBarrier yaitu menahan air banjir dengan air. BoxBarrier berupa kotak berukuran 90 cm x 60 cm x 60 cm terbuat dari bahan plastik. BoxBarrier bisa menahan ketinggian banjir kurang dari 60 cm.

Bukan hanya berfungsi menahan air banjir masuk ke fasilitas penting seperti TubeBarrier, BoxBarrier setelah terpasang bisa menjadi jalur kering untuk orang berjalan di tengah-tengah genangan air. Berbeda dengan TubeBarrier, air harus dimasukkan ke dalam BoxBarrier menggunakan pompa.

Adapun Velox terbuat dari bahan kain plastik mirip dengan TubeBarrier. Velox bisa menahan air banjir hingga ketinggian kurang dari 1 meter. Air otomatis mengisi Velox yang sudah terpasang. Kelebihan Velox adalah mudah penyimpanan, tidak membutuhkan pompa, bisa menggantikan ratusan (770) karung pasir dan tahan lama.

Video dan Naskah: Harry Surjadi
Editor dan Pengisi Suara: Ngarto Februana

Written by Harry Surjadi

12 August 2016 at 17:34

Climate Change Communication Model to Help Community Conserving and Monitoring the Forests

leave a comment »

On 14 November 2011, Hendrik – the Head of Asmoja Cooperative of oil palm farmers in Silat Hilir Sub-District, West Kalimantan, blasted the SMS message to the Cooperative members:

pt. rap membuka lahan utk perkebunan sawit diluar konsesi yang diterbitkan oleh kabupaten Kapuas Hulu (sumber: Pak Husni/Kabid Dishutbun Kapuas Hulu)

“PT RAP cleared the forest for oil palm plantation out side its concession area issued by Kapuas Hulu District (source: Pak Husni – the head of Plantation Division of Kapuas Hulu District)”

Husni informed that PT RAP (Riau Agrotama Plantation) illegally cutting and clearing forests areas not in its concession area.

The SMS also sent to several local government officers of Kapuas Hulu District and Asmoja Cooperative’s members.

On 29 November 2011, Hendrik blasted the follow up news that Kapuas Hulu District has ordered PT RAP to stop the illegal clearing activities: “Pemda Kabupaten Kapuas Hulu memberhentikan kegiatan PT. RAP dlm buka lahan di Desa Rumbih dan Nanga Nuar Kec. Slt Hlr Kap Hulu.”

On 30 November 2011, Hendrik went to local police office in district level to report that PT RAP has done illegal logging activities. Then the police took action to stop the illegal logging activities.

Hundreds of oil palm farmers have received the information through their cell phones. The SMSes also were sent to local government officers. Using an open source program fronlinesms (http://frontlinesms.com), Hendrik easily informed his farmer colleagues only using his cell-phone.

A local television station RuaiTV (http://ruaitv.co.id/), Internews (http://internews.org/), and Knight International Journalism Fellow (http://www.icfj.org/our-work/fellows) helped Hendrik to install the frontlinesms and trained Asmoja Cooperative members as citizen journalists. All Asmoja Cooperative members monitor the oil palm company and environment using their cell phones.

RuaiTV has developed RuaiSMS using the same program and trained 180 community members in West Kalimantan as citizen journalists. Trained citizen journalists file their reports to RuaiSMS. RuaiTV blasted the reports to around 600 RuaiSMS subscribers.

Based on experiences of RuaiSMS, REDD+ Task Force is using citizen journalism developing a communication model to monitor REDD+ pilot projects in Central Kalimantan Province. Trained citizen journalists have new added role. This new citizen journalists who named “information brokers,” will not only report news, they will monitor forests and REDD+ pilot projects.

Information brokers are community members trained on basic journalism knowledge and skills. Information brokers, with capability in observing and reporting facts and data, have high awareness of what happen in their communities.

They will not only focus on reporting news or data, they have responsibility to raise awareness of their community members on certain issues including climate change and REDD+. They are also sources of information for community members. They will inform community members about climate change, FPIC (free and prior informed consent), REDD+, community rights, regulations related to forest issues, and other important information.

Using their cell-phone, information brokers will send news to local media and report information or data to the organization that manage the communication channel.

Their reports will be received by the SMS reporting system using frontlinesms program. The system will forward the SMS news/information to specific cell phone numbers belong to government officers who responsible for certain issue.

The SMS reporting system can be set to forward the SMS news or information to subscribers. The SMS news/information can be pushed to a web site or to social media.

The information brokers will report any changes of land-use, social indicators, economic indicators, and physical changes of forest areas near them. They will also send report on the FPIC (free and prior informed consent) processes as important phase of REDD project.

When the REDD+ project is in the phase of MRV (measurement, reporting, and verification), the information brokers need to join a training how to collect data that needed in measurement (M of MRV) the carbon sequestrated in a species of tree. They will learn how to measure the diameter of a tree, identify certain kind of tree, and other important indicators. They will be equipped with GPS trackers, digital cameras, and (if needed) video cameras too.

The pilot program of independent monitoring on REDD+ pilot project with the Indigenous People Alliance of Archipelago (AMAN) has started in August 2012. The program has trained more than 100 indigenous people community members from all districts where REDD+ pilot projects located.

The trained information brokers will submit their report, data, information to the system using frontlinesms hosted in AMAN office in Palangkaraya, Central Kalimantan. AMAN will compile all information and data and then submit them to the local government or the REDD+ pilot project owners and to mainstream media.

Beside with AMAN, the REDD+ Task Force partnered with PNPM Mandiri Pedesaan and local NGOs in Central Kalimantan to develop four information broker communication systems to monitor the peat-land area of former “peat area project” (x-PLG). The program has trained around 120 community members in the x-PLG areas. The program will put community members as part of REDD+ project. They will help the REDD+ projects managed transparently and gave benefit to the communities.

The program will help the communities knowing what are happening or will happen to them when there are changes in their villages and how to response to the changes. The information brokers are the source of information, the eyes, ears and voice for their communities to create accountability and transparency in REDD+ projects.

Written by Harry Surjadi

26 November 2012 at 15:01

Mengukur Penting Tidaknya Perundingan Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark

leave a comment »

Apa pentingnya pertemuan para pihak penandatangan Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark yang dibuka tanggal 7 Desember 2009?

Catatan terakhir sudah ada 34.000 orang yang mendaftar untuk ambil bagian di konferensi yang ke-15 ini dan Sekretariat sudah menutup pendaftaran untuk jurnalis karena sudah mencapai 5.000 jurnalis yang mendaftar. Padahal gedung konferensi Bella Center hanya bisa menampung 15.000 orang. Pertemuan di Copenhagen, Denmark ini menjadi pertemuan PBB yang paling besar dari ukuran peserta maupun persoalan yang dibahas.

Tujuan dari pertemuan ini adalah mencari kesepakatan apa langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Tujuan lebih teknis adalah bagaimana negara-negara di dunia ini bisa sepakat untuk menurunkan atau menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (terutama karbon dioksida – CO2), menjadi 350 ppm (part per million). Saat ini konsentrasi CO2 di atmosfer 387 ppm.

Mengapa harus diturunkan? Karena jika tidak diturunkan atau dipertahankan, berarti naik terus jumlah CO2 di atmosfer, suhu permukaan bumi akan naik terus sampai satu titik memicu perubahan iklim. Jika konsentrasi CO2 mencapai 450 ppm maka perubahan iklim akan permanen alias tidak bisa kembali lagi seperti semula. Es akan mencair, iklim (bukan cuaca) berubah. Bagian bumi dekat katulistiwa akan semakin panas. Wilayah sebelah utara dan selatan dari katulistiwa menjadi lebih hangat.

Permukaan air laut akan naik. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), kumpulan ilmuwan dari seluruh dunia yang bertugas meneliti mengenai pemanasan global dan perubahan iklim, memperkirakan permukaan laut global naik rata-rata 1,3-2,3 mm per tahun antara tahun 1961-2003. IPCC memperkiraan antara 1990 sampai 2100 permukaan laut akan naik antara 9-88 cm dan suhu global naik antara 1,4-5,8 derajat celsius.

Pertemuan PBB ini harus memutuskan bagaimana caranya menghentikan proses perubahan iklim yang sedang terjadi ini. Negara maju harus menurunkan emisi gas rumah kaca mereka hingga konsentrasinya di atmosfer mencapai 350 ppm. Berarti, berdasarkan perhitungan IPCC, negara maju harus menurunkan emisi mereka 40% di bawah tingkatan emisi 1990 pada tahun 2020.

Tetapi kebanyakan dari negara maju tidak ingin menurunkan emisinya sedemikian rendah karena konsekuensinya pertumbuhan ekonomi melambat. Sebagian negara maju yang meratifikasi Protokol Kyoto (KP – Kyoto Protocol) sudah menurunkan emisi mereka. Negara industri, yang sudah ratusan tahun menikmati pertumbuhan ekonomi, berjanji menurunkan emisi gas rumah kaca mereka rata-rata 5,2% di bawah tingkatan emisi 1990 dalam periode 2008-2012.

Berdasarkan Bali Road Map (BRM), ada empat pilar negosiasi yaitu mitigasi (upaya penurunan emisi), adaptasi (upaya beradaptasi), pendanaan, dan transfer teknologi/pengembangan kapasitas. Berdasarkan BRM, para perunding harus menghasilkan kesepakatan di Copenhagen ini.

Pertarungan yang sekarang sedang berlangsung adalah merundingkan berapa besar negara maju di dalam KP harus menurunkan emisi pada periode kedua seperti dimandatkan oleh protokol. Bagaimana Amerika Serikat yang tidak masuk KP harus terikat ikut menurunkan emisinya dengan nyata sebanding dengan negara-negara maju lainnya yang sudah lebih dahulu menurunkan emisi mereka. AS pasti tidak akan meratifikasi KP. AS harus diikat di luar KP. Seperti apa ketentuan pengikatnya, saat ini sedang dirundingkan.

Tetapi AS menuntut agar negara berkembang, terutama yang emisinya tinggi antara lain India dan Cina, harus juga menurunkan emisinya dan terikat. Dua negara ini tidak bersedia. Muncul usulan agar negara berkembang memberikan komitmen menurunkan emisi, tapi tidak terikat atau wajib.

Negara-negara yang memiliki banyak hutan dan saat ini terus ditebang juga dituntut menghentikan laju penebangan karena dengan menebang hutan memberikan kontribusi pada emisi gas rumah kaca. Indonesia misalnya emisi gas rumah kaca menjadi no 3 di dunia karena penebangan hutan gambut.

Karena negara berkembang yang akan merasakan dampak perubahan iklim lebih parah dan karena tidak mampu mengatasi atau beradaptasi, negara berkembang menuntut negara maju membantu pendanaan. Perhitungan kasar yang dibuat oleh organisasi non-pemerintah, negara maju harus menyediakan dana paling sedikit 195 miliar dollar AS per tahun . Untuk menghentikan laju deforestasi hingga nol pada tahun 2020 di negara berkembang dibutuhkan dana 35 miliar dollar AS per tahun.

Bagaimana jika di Kopenhagen ini tidak ada kesepakatan yang mengikat negara maju?

Emisi gas rumah kaca akan terus naik. Dr Rajendra Pachauri, Ketua IPCC, dalam sambutan pembukaannya tanggal 7 Desember 2009 di Kopenhagen, mengingatkan lagi jika tidak ada upaya pengurangan emisi gas rumah kaca maka:

1. Lapisan es di lautan akan hilang di abad ke-21 ini

2. Frekuensi terjadinya suhu panas ekstrem, udara panas, dan hujan lebat, meningkat

3. Intensitas badai tropis meningkat

4. Berkurang sumber air bersih

5. Mencairnya lapisan es di Greenland akan menaikkan permukaan air laut hingga 7 meter

6. Kurang lebih 20-30% spesies mahluk hidup meningkat ancaman kepunahannya

7. Dan banyak bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan lainnya.

Jadi seberapa penting perundingan di Kopenhagen ini bisa menghasilkan langkah nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Hidup banyak orang dipertaruhkan di Kopenhagen ini. Termasuk nasib anak-cucu 250 juta orang Indonesia dipertaruhkan di Kopenhagen.

Written by Harry Surjadi

12 December 2009 at 10:54

Posted in Climate Change

%d bloggers like this: