Harrysurjadi's Blog

Environmental news

Menghidupkan Ciliwung

leave a comment »

Berita banjir menyita halaman surat kabar, majalah, dan waktu siar televisi ataupun radio. Tidak ada penjelasan sedikit pun “apa itu banjir”. Media berasumsi semua pembaca, pendengar, dan pemirsa sudah tahu pengertian banjir.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai mendefinisikan banjir sebagai “peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai” (Pasal 1 ayat 7). Definisi ini masih tidak menjelaskan banjir dengan pas.

Danau Sentarum, Kalimantan Barat, saat musim kemarau menjadi dataran kering. Danau Sentarum bisa dijelajahi dengan sepeda motor sampai bagian tengah danau karena danau mengering. Ketika musim hujan, seluruh wilayah Danau Sentarum penuh dengan air. Apakah Danau Sentarum kebanjiran? Tidak. Banjir terjadi ketika air merendam lingkungan buatan manusia. Jika air merendam wilayah yang tidak ada manusianya atau lingkungan hidup tanpa manusia, namanya bukan banjir.

Cara mengatasi banjir sederhana: jangan membuat rumah di dataran banjir (floodplain). Namun prakteknya tidak sesederhana itu karena sungai sebenarnya hidup. Sungai yang hidup (living river) itu dinamis, menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai yang hidup berkelok-kelok, dan kelokan ini bisa berubah. Sungai Ciliwung, yang terpecah menjadi 13 anak sungai, sudah sekarat. Aliran anak Ciliwung di utara sudah mati. Airnya hitam, berbau, dan tidak punya oksigen.

Sungai Napa melintasi wilayah California bagian tengah sebelum berakhir di Teluk San Francisco, Amerika Serikat. Setelah penduduk Kota Napa 22 kali kebanjiran dalam kurun 150 tahun, pemerintah federal menugaskan US Army Corps of Engineers (Corps) untuk mengatasi banjir di daerah aliran Sungai Napa. Corps mengajukan sungai yang lebih dalam dan lurus melintasi Kota Napa. Tiga kali warga menolak usul Corps, yakni pada 1976, 1977, dan setelah banjir besar pada 1986.

Warga Napa membentuk Community Coalition for Napa Flood Management yang kemudian menyepakati rencana mengatasi banjir dengan menerapkan prinsip living river (sungai yang hidup), yaitu prinsip yang menghargai pentingnya kehidupan ikan dan kehidupan liar lainnya, keterkaitan antara sungai dan dataran banjir, serta hubungan manusia dengan sungai itu.

Program itu memindahkan lebih dari 70 rumah dan 30 gedung komersial, menyediakan 160 hektare wilayah genangan, 60 hektare lahan basah musiman, dan mengembalikan 243 hektare dataran banjir yang sebelumnya dilindungi dari air dengan tanggul. Hasilnya: lebih dari 3.000 bangunan terlindungi dari banjir 100 tahunan, biaya asuransi turun drastis, bisnis-bisnis baru yang berkaitan dengan sungai bermunculan, dan 37 jenis ikan berkembang biak dengan subur.

Mengatasi banjir Jakarta berarti menghidupkan kembali Ciliwung. Menghidupkan Ciliwung bukan hanya secara ekologis (ikan dan makhluk air bisa hidup). Menghidupkan Ciliwung juga berarti mengembalikan nilai sosial, ekonomi, dan politik sungai itu.

Langkah pertama, menentukan seberapa luas dan di mana saja dataran banjir dengan menggunakan data banjir periodik dan data satelit. Tidak boleh ada bangunan di dataran banjir. Salah satu daerah dataran banjir yang perlu dinormalkan adalah pesisir utara Jakarta. Kesalahan penguasa lama adalah memberikan izin alih fungsi dataran banjir di utara menjadi perumahan mewah, sehingga tersisa suaka margasatwa Muara Angke seluas 25 hektare.

Batalkan rencana reklamasi pantai utara Jakarta dan pembuatan polder. Membangun polder atau dinding tinggi di sebelah utara Jakarta malah akan menyulitkan air genangan mengalir ke laut. Dan lupakan ide membuat saluran bawah tanah. Selain biayanya mahal, secara logika air tidak mungkin mengalir ke tempat yang lebih tinggi tanpa pompa.

Langkah kedua, bangunan di daerah banjir (berdasarkan peta daerah banjir), di sepanjang sempadan Ciliwung di Jakarta, harus dipindahkan.

Rehabilitasi pinggir sungai berlanjut hingga ke bagian hulu Ciliwung di Bogor, mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011. Tanggung jawab dan program di wilayah hulu (Jakarta) berbeda dengan di hilir (Depok dan Bogor hingga Gunung Gede Pangrango). Lanjutkan pembongkaran bangunan (vila) yang tidak sesuai dengan RTRW-RBWK di Puncak, Bogor.

Alokasikan juga sebagian wilayah hulu (Depok, Bogor, dan Puncak) untuk danau. Daerah Sempur di Bogor sangat cocok untuk dijadikan danau yang bisa menampung cukup banyak air Ciliwung.

Langkah ketiga, mengeluarkan peraturan yang lebih pro-lingkungan dan memasukkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan sebagai roh dari peraturan. Misalnya, ubah ketentuan iuran sampah. Kalau sebelumnya iuran sampah flat, harus diubah sesuai dengan jumlah sampah yang dibuang. Anjuran mengolah sampah organik sendiri menjadi relevan dan ada insentif bagi keluarga yang tidak menghasilkan sampah. Slogan baru: kurangi sampah.

Menghidupkan kembali Sungai Ciliwung bukan pekerjaan setahun-dua tahun. Ini merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, termasuk konsistensi kepemimpinan di daerah-daerah yang dilalui Ciliwung. Dan jangan lupa libatkan warga dengan selalu memberikan informasi.

(Sudah dipublikasikan di Koran Tempo tanggal 11 Februari 2014: http://koran.tempo.co/konten/2014/02/11/334518/Menghidupkan-Ciliwung)

Advertisements

Written by Harry Surjadi

11 February 2014 at 14:27

News That is Node-Worthy: An Idea For Connecting Community Radio Stations in Indonesia

leave a comment »

Worldwide, media outlets are increasingly mastering two-way communications channels. Radio and television stations are equipped to receive text messages, phone calls, and social media inputs. Staff can then decide to respond over broadcast, or back through the incoming channel. Yet these communications are often restricted to a single node; one community radio station, or a single television outlet, connecting to its own audience. There are often gaps in transmitting that information to other outlets who might also find that information relevant.

To take a specific example, there are thousands of community radio stations in Indonesia. While many are able to communicate in two-way channels with their audience, there is no standard service to share breaking news and other important information with other nearby stations. There is, in essence, a knowledge transfer gap between each singular node.

We propose that this problem can be addressed, and that Indonesia holds a particularly interesting possibility, because a structure exists that could relay information between relevant stations. Namely, hundreds of radio stations are organized under voluntary consortiums; the organizing bodies of these consortiums can serve as a hub to coordinate information to its various member stations. In developing such a network, we could create a wire service of sorts for low-bandwidth environments.

Organizing such a wire service could be done with FrontlineSMS, enabling local radio stations to exchange SMS, or text messages, with one another or with their parent organizing body. Further, the SMS can be broad enough to allow communities to participate in creating and reporting news via community information brokers (link to Harry’s post). The mechanism would create a dynamic, community-focused news network that will allow for the rapid transmission of critical information across a given region.

We could organize a pilot as follows: as a community radio station learns information that may be relevant to others, they can send a short message to the consortium headquarters. From there, staff can forward the message to any other member station that could be potentially affected by the news. This might include emergency alerts, news about government service delivery, or even off-air collaboration about common challenges. In the long term, radio stations might be able to share information directly with sister outlets, or receive and verify reports from community information brokers.

Even a small pilot project could connect hundreds of radio stations in this manner, with a reach of thousands of listeners. Best of all, this type of network can scale by connecting a variety of information nodes with simple, easy-to-use tools. It doesn’t rely on high-tech or high-bandwidth needs. The result would create unprecedented coverage capabilities, and build a stronger sense of connection across thousands of island communities.

This post was jointly written by Trevor Knoblich, Project Director at FrontlineSMS, and Harry Surjadi, Knight International Journalism Fellow and freelance journalist

Source: http://www.frontlinesms.com/2013/09/10/news-that-is-node-worthy-an-idea-for-connecting-community-radio-stations-in-indonesia-2/

Written by Harry Surjadi

11 September 2013 at 00:16

Ekonomi Komunitas

leave a comment »

Sejak partai-partai mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) mereka, pernyataan paling banyak adalah mengenai isu ekonomi. Semua pasangan mencoba membangun citra mereka yang peduli pada rakyat dengan menempelkan kata “ekonomi” dengan kaa “rakyat,” menjadi jargon kampanye tiga pasangan capres-cawapres.

Kata-kata “neo-kapitalis” ikut muncul ketika SBY mengumumkan Boediono sebagai cawapresnya. “Neo-kapitalis” seakan-akan lawan kata dari “ekonomi kerakyatan.” Boediono  dan tim kampanye SBY-Boediono “mati-matian” membantah tuduhan itu dengan segala jurus, informasi, dan data, yang menunjukkan bahwa Boediono juga berperspektif “ekonomi kerakyatan.” Selain JK-Wiranto, pasangan Mega-Prabowo ikut menyanyikan lagi “ekonomi kerakyatan” atau ekonomi yang pro-rakyat. Tapi, sejauh ini, tidak ada penjelasan utuh mengenai “ekonomi kerakyatan” yang dimaksud tiga pasangan capres-cawapres itu.

Adalah Julie Graham (http://www.communityeconomies.org/people/Julie-Graham) dan Katherine Gibson dalam buku mereka, A Postcapitalist Politics (2006 – http://www.upress.umn.edu/book-division/books/a-postcapitalist-politics), yang memperkenalkan ekonomi komunitas sebagai alternatif ekonomi non-kapitalis sesungguhnya. Bentuk ekonomi mandiri yang mencoba mengurangi ketergantungan pada ikatan ekonomi global dan nasional serta pengaruh buruk pergerakan kapital.

Apa bedanya ekonomi komunitas dengan ekonomi arus utama, yang dominan saat ini? Dua bentuk ekonomi ini sangat kontras satu dengan lainnya. Ekonomi komunitas melekat pada tempat atau lokasi, sedangkan ekonomi arus utama berskala global atau berdasarkan spasial. Ekonomi arus utama terspesialisasi. Misalnya, perusahaan otomotif hanya berbisnis otomotif. Sedangkan ekonomi komunitas bervariasi, tidak hanya satu rupa. Ekonomi arus utama berskala besar, kompetitif, dan terpusat. Ekonomi komunitas berskala kecil, mengedepankan kerja sama, dan terdesentralisasi.

Ekonomi arus utama berada di luar budaya, tidak melekat secara sosial, jauh berbeda dari ekonomi komunitas yang sangat berdasarkan budaya dan melekat secara sosial. Pemilik ekonomi komunitas adalah masyarakat lokal dan menyebar. Ekonomi arus utama tidak memiliki masyarakat lokasl dan pengumpul (agglomerative).

Ekonomi arus utama berorientasi ekspor, sedangkan ekonomi komunitas berorientasi pasar lokal. Investasi ekonomi komunitas berjangka panjang, sedangkan ekonomi arus utama lebih mementingkan pengembalian modal jangka pendek. Ekonomi arus utama berorientasi pada pertumbuhan, ekstraktif, dan mengalirkannya ke luar sumber daya yang diekstrak. Ekonomi komunitas lebih berorientasi pada vitalitas dan menyirkulasi sumber daya di wilayah lokal.

Ekonomi komunitas adalah milik komunitas dan dikendalikan komunitas. Ekonomi arus utama dimiliki pemodal yang dikelola oleh manajemen dan dikendalikan pemilik modal. Ekonomi komunitas berkelanjutan dari segi lingkungan, mengutamakan etika, harmonisasi dan percaya yang lokal. Sebaliknya, ekonomi arus utama tidak berkelanjutan dari segi lingkungan, terfragmentasi, amoral, dan mengandalkan krisis.

Ekonomi komunitas memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan komunitas, bukan untuk memenuhi permintaan pasar yang jauh. Harga komoditas global tidak menentukan produk apa yang akan mereka hasilkan. Tidak seperti bentuk ekonomi sekarang ini. Ketika harga kopi dunia naik, pertani berbondong-bondong menanam kopi. Ketika harga cokelat jatuh, petani menebang pohon kakao mereka.

Richard Douthwaite mencirikan ekonomi komunitas, terkait dengan kelestarian lingkungan, harus berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam sebatas kebutuhan komunitas, dan setiap siklus produksi bisa bertahan lebih dari 100 tahun tanpa merusak ekologi. Ekonomi komunitas tidak bisa mengandalkan pertumbuhan ekonomi untuk mempertahankan kesejahteraan.

Apakah mungkin ekonomi komunitas? Masyarakat Baduy adalah bukti praktik ekonomi komunitas. Komunitas Baduy memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada ekonomi di luar komunitas.

Dalam format yang lebih maju adalah kelompok gerakan petani organik. Mereka berupaya memenuhi lebih dahulu kebutuhan sendiri. sisa penenan barulah dibarter atau dijual ke komunitas konsumen.

Memang bentuk ekonomi komunitas tidak bisa murni seperti yang dipraktikkan komunitas Baduy. Bagaimanapun, setiap komunitas masih akan bergantung pada komunitas lainnya. Hal paling mendasar yang barus dipenuhi komunitas pelaku ekonomi komunitas adalah kebutuhan akan pangan. Lalu, dalam skala kecil, komunitas-komunitas bisa saling mendukung. Untuk satu produk tertentu, komunitas A adalah produsen. Tetapi untuk produk lainnya, komunitas A adalah konsumen.

Ekonomi komunitas sangat pas untuk masyarakat Indonesia, yang terdiri dari komunitas-komunitas. Ketika masyarakat tidak bisa menunggu kesejahteraan yang dijanjikan negara (pemerintah), menentukan nasib sendiri melalui ekonomi komunitas memberikan kepastian kehidupan yang lebih baik.

(Tulisan ini dimuat di Majalah Gatra, No 35 Tahun XV, 9-15 Juli 2009)

(8c) Gatra Ekonomi Komunitas

Written by Harry Surjadi

8 January 2013 at 16:29

Kehidupan Setelah Minyak Bumi Habis

leave a comment »

Setiap detik kehidupan sehari-hari kita – mahluk hidup – membutuhkan, mengonsumsi, dan mengeluarkan energi. Pergi dan pulang kantor, kita butuh energi. Ruang kerja di kantor menggunakan energi. Piranti elektronik di rumah – televisi, radio, microwave, tape recorder, laptop komputer – membutuhkan energi agar bisa dimanfaatkan. Memasak makan malam, butuh energi.

Sumber energi kita berasal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Berapa banyak energi yang kita butuhkan akan sangat tergantung dari apa yang kita konsumsi dan gaya hidup kita.

Sepotong rendang daging sapi yang tersedia di piring makan di rumah Anda di Jakarta membutuhkan energi berbeda-beda jumlahnya. Semakin jauh letak peternakan sapi, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Sepotong daging rendang sapi dari Australia membutuhkan lebih banyak energi untuk membawanya ke Jakarta dibandingkan sepotong daging rendang sapi dari Bali.

Demikian juga air yang kita minum. Ketika meminum teh hangat kita mengonsumsi lebih banyak energi dibandingkan meminum air putih suhu ruangan. Lebih banyak lagi energi yang kita konsumsi ketika kita meminum minuman ringan dalam kaleng.

Mandi dengan air panas lebih banyak energi dibandingkan mandi air suhu ruang. Pergi ke kantor menggunakan mobil sendiri (dan sendiri di mobil) membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan naik kereta listrik atau bus umum atau naik sepeda.

Ada tiga jenis energi dalam sudut pandang pemanfaatannya. Pertama sumber energi utama (primary energy) yaitu sumber energi yang belum diproses. Sumber energi utama misalnya minyak mentah, panas bumi, batu bara, angin, sinar matahari.

Kedua, energi akhir (final energy) yaitu energi dalam bentuk yang bisa dimanfaatkan manusia. Energi akhir ini misalnya bensin, minyak tanah, solar, LPG, listrik, air panas yang berasal dari panas bumi.

Ketiga, energi efektif (effective energy) yaitu energi hasil pemanfaatan energi akhir dalam bentuk yang berguna seperti cahaya, gerak kendaraan bermotor, panas radiator.

Sumber energi utama ini bisa dibagi ke dalam dua golongan yaitu: 1) energi yang tidak terbarukan dan 2) energi yang terbarukan. Energi tidak terbarukan antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan uranium (energi nuklir). Energi terbarukan antara lain biomassa, energi gerak air, panas bumi, angin, sinar matahari, ombak laut.

Selama ini pasokan energi kegiatan manusia Indonesia terutama dari energi tidak terbarukan yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Data Ditjen Migas menunjukkan konsumsi BBM tahun 2011 mencapai 394 juta barel dan LPG (yang juga berasal dari minyak bumi) sebanyak 56 juta SBM (setara barel minyak). Produksi BBM dalam negeri 239 juta barel. Indonesia mengimport BBM dari sembilan negara sebanyak 96 juta barel pada tahun yang sama. Konsumsi BBM grafiknya naik terus. Padahal, berdasarkan perkiraan, Indonesia memiliki cadangan minyak bumi sebanyak 7,73 miliar barel.

Sebagian sumber energi adalah baru bara. Konsumsi batu bara antara 75-80 juta ton untuk pembangkit listrik tenaga uap. Meskipun jumlah cadangan batu bara Indonesia 6,7 miliar ton, tetap saja satu saat akan habis juga.

Satu hari nanti minyak bumi dan batu bara akan habis, dan juga sumber energi tidak terbarukan lainnya, seperti gas alam. Bagaimana kita menghadapi habisnya sumber energi tidak terbarukan ini?

Ada tiga upaya sebagai persiapan menyongsong “kehidupan setelah minyak bumi habis” yaitu: 1) mengonservasi energi; 2) efisiensi energi; dan 3) memanfaatkan sumber energi terbarukan.

Konservasi

Energi ketika digunakan sebenarnya tidak habis atau hilang. Habis atau hilang adalah istilah sehari-hari untuk menggambarkan satu bentuk energi berubah menjadi energi lainnya. Misalnya, bensin yang dibakar di dalam mesin mobil berubah dari energi dalam bentuk kimia cair menjadi bentuk energi panas dan gerak. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menabung energi, yang bisa adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi bermanfaat lainnya.

Konservasi energi – menurut pendapat awam – adalah menghemat energi meskipun kurang tepat.  Bagaimana menggunakan sedikit mungkin sumber energi utama yang akan habis ini tanpa mengurangi tujuan. Konservasi energi adalah satu upaya perencanaan pemanfaatan energi sehemat mungkin. Berangkat ke kantor naik sepeda bukan naik mobil pribadi sendiri adalah bentuk konservasi energi.

Dalam bentuk lebih rumit, konservasi energi adalah upaya mengurangi terbuangnya energi dalam bentuk energi yang tidak dimanfaatkan. Misalnya, mengurangi terbuangnya energi panas yang dihasilkan dari pembakaran bensin di dalam mesin mobil.

Manfaat lain dari konservasi energi adalah baik untuk lingkungan, misalnya polusi udara lebih sedikit dan mengurangi dampak lingkungan, terutama hutan dan keanekaragaman hayatinya, ketika mengeksploitasi sumber energi utama.

Efisiensi

Sering konservasi energi dan efisiensi energi digunakan bergantian dengan makna yang sama. Efisiensi energi menjelaskan hubungan antara aktivitas dengan penggunaan energinya. Misalnya, menggunakan lampu LED lebih efisien untuk penerangan dibandingkan menggunakan lampu pijar karena untuk menghasilkan kecerahan yang sama lampu pijar membutuhkan energi listrik yang lebih besar dibandingkan lampu LED.

Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi. Pasal 1 Ayat 1 PP 70/2009 mendefinisikan “konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.

Yang terbarukan

Memanfaatkan energi terbarukan secara esensi adalah bagian dari konservasi energi sebagai konsekuensi menghemat energi yang tidak bisa diperbaharui. Indonesia memiliki potensi besar sumber energi terbarukan. Total listrik yang bersumber dari energi terbarukan berasal dari tenaga air dan panas bumi tahun 2009 mencapai 8.761 MW dan yang berasal dari bahan bakar nabati sebanyak 2.774.000 kilo liter.

Potensi energi terbarukan Indonesia, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Djadjang Sukarna, cukup untuk 100 tahun (Kompas.com, 23 November 2012).

Indonesia, berdasarkan data Energici Holding Inc. dari Kanada, tahun 2011 Indonesia menggunakan energi terbarukan gabungan biomassa, geotermal, hidroelektrik, sinar matahari, dan angin, sebesar 6.049 megawatts. Di antara negara di Asia, Indonesia no 5 dan di dunia no 29 diukur dari jumlah pemanfaatan energi terbarukan. Indonesia dibawah Pakistan. Bandingkan dengan Cina – negara no 1 pengguna energi terbarukan – yaitu 301.440 megawatts, 50 kali lebih besar dari Indonesia.

Ikut andil

Marilah kita ikut andil dalam konservasi energi, efisiensi energi, dan memanfaatkan energi terbarukan. Sekecil apa pun tindakan kita akan sangat membantu mengonservasi dan efisiensi energi.

Mulailah hemat energi dengan hemat air saat mandi dengan tidak mandi air hangat dan menggunakan shower. Ganti lampu pijar dengan lampu TL. Cabut kabel listrik peralatan elektronik dari sumber listrik dan matikan lampu sebelum tidur dan ketika tidak digunakan. Lebih baik pakaian dijemur daripada menggunakan pengering di mesin cuci. Manfaatnya terasa di akhir bulan ketika membayar tagihan listrik.

Ke kantor naik kendaraan umum atau sepeda. Jika tidak mungkin, upayakan berangkat bersama kawan lainnya di dalam satu mobil (carpooling), pastikan rute terdekat dari rumah ke kantor (ecodriving). Memanfaatkan cahaya alami untuk penerangan, pastikan suhu ruang berpendingin rata-rata 26 derajat Celsius, kenakan pakaian berbahan tipis dan tetap formal, matikan komputer dan lampu usai jam kerja, hemat kertas membantu hemat energi juga.

Mulailah mengonservasi energi dan efisiensi energi pada hari ini. Jangan ditunda lagi. Konservasi dan efisiensi energi bukan berarti membuat hidup ini menjadi tidak nyaman. Malah mengupayakan konservasi dan efisiensi membuat hidup lebih baik karena polusi berkurang, tubuh lebih sehat, hubungan sosial lebih baik, dan rekening listrik lebih rendah.

Written by Harry Surjadi

26 December 2012 at 15:53

Climate Change Communication Model to Help Community Conserving and Monitoring the Forests

leave a comment »

On 14 November 2011, Hendrik – the Head of Asmoja Cooperative of oil palm farmers in Silat Hilir Sub-District, West Kalimantan, blasted the SMS message to the Cooperative members:

pt. rap membuka lahan utk perkebunan sawit diluar konsesi yang diterbitkan oleh kabupaten Kapuas Hulu (sumber: Pak Husni/Kabid Dishutbun Kapuas Hulu)

“PT RAP cleared the forest for oil palm plantation out side its concession area issued by Kapuas Hulu District (source: Pak Husni – the head of Plantation Division of Kapuas Hulu District)”

Husni informed that PT RAP (Riau Agrotama Plantation) illegally cutting and clearing forests areas not in its concession area.

The SMS also sent to several local government officers of Kapuas Hulu District and Asmoja Cooperative’s members.

On 29 November 2011, Hendrik blasted the follow up news that Kapuas Hulu District has ordered PT RAP to stop the illegal clearing activities: “Pemda Kabupaten Kapuas Hulu memberhentikan kegiatan PT. RAP dlm buka lahan di Desa Rumbih dan Nanga Nuar Kec. Slt Hlr Kap Hulu.”

On 30 November 2011, Hendrik went to local police office in district level to report that PT RAP has done illegal logging activities. Then the police took action to stop the illegal logging activities.

Hundreds of oil palm farmers have received the information through their cell phones. The SMSes also were sent to local government officers. Using an open source program fronlinesms (http://frontlinesms.com), Hendrik easily informed his farmer colleagues only using his cell-phone.

A local television station RuaiTV (http://ruaitv.co.id/), Internews (http://internews.org/), and Knight International Journalism Fellow (http://www.icfj.org/our-work/fellows) helped Hendrik to install the frontlinesms and trained Asmoja Cooperative members as citizen journalists. All Asmoja Cooperative members monitor the oil palm company and environment using their cell phones.

RuaiTV has developed RuaiSMS using the same program and trained 180 community members in West Kalimantan as citizen journalists. Trained citizen journalists file their reports to RuaiSMS. RuaiTV blasted the reports to around 600 RuaiSMS subscribers.

Based on experiences of RuaiSMS, REDD+ Task Force is using citizen journalism developing a communication model to monitor REDD+ pilot projects in Central Kalimantan Province. Trained citizen journalists have new added role. This new citizen journalists who named “information brokers,” will not only report news, they will monitor forests and REDD+ pilot projects.

Information brokers are community members trained on basic journalism knowledge and skills. Information brokers, with capability in observing and reporting facts and data, have high awareness of what happen in their communities.

They will not only focus on reporting news or data, they have responsibility to raise awareness of their community members on certain issues including climate change and REDD+. They are also sources of information for community members. They will inform community members about climate change, FPIC (free and prior informed consent), REDD+, community rights, regulations related to forest issues, and other important information.

Using their cell-phone, information brokers will send news to local media and report information or data to the organization that manage the communication channel.

Their reports will be received by the SMS reporting system using frontlinesms program. The system will forward the SMS news/information to specific cell phone numbers belong to government officers who responsible for certain issue.

The SMS reporting system can be set to forward the SMS news or information to subscribers. The SMS news/information can be pushed to a web site or to social media.

The information brokers will report any changes of land-use, social indicators, economic indicators, and physical changes of forest areas near them. They will also send report on the FPIC (free and prior informed consent) processes as important phase of REDD project.

When the REDD+ project is in the phase of MRV (measurement, reporting, and verification), the information brokers need to join a training how to collect data that needed in measurement (M of MRV) the carbon sequestrated in a species of tree. They will learn how to measure the diameter of a tree, identify certain kind of tree, and other important indicators. They will be equipped with GPS trackers, digital cameras, and (if needed) video cameras too.

The pilot program of independent monitoring on REDD+ pilot project with the Indigenous People Alliance of Archipelago (AMAN) has started in August 2012. The program has trained more than 100 indigenous people community members from all districts where REDD+ pilot projects located.

The trained information brokers will submit their report, data, information to the system using frontlinesms hosted in AMAN office in Palangkaraya, Central Kalimantan. AMAN will compile all information and data and then submit them to the local government or the REDD+ pilot project owners and to mainstream media.

Beside with AMAN, the REDD+ Task Force partnered with PNPM Mandiri Pedesaan and local NGOs in Central Kalimantan to develop four information broker communication systems to monitor the peat-land area of former “peat area project” (x-PLG). The program has trained around 120 community members in the x-PLG areas. The program will put community members as part of REDD+ project. They will help the REDD+ projects managed transparently and gave benefit to the communities.

The program will help the communities knowing what are happening or will happen to them when there are changes in their villages and how to response to the changes. The information brokers are the source of information, the eyes, ears and voice for their communities to create accountability and transparency in REDD+ projects.

Written by Harry Surjadi

26 November 2012 at 15:01

Information Broker: Communicating and Monitoring Climate Change

with 5 comments

For hundreds of years, journalism is a monopoly of mainstream media. Only media has authority to practice journalism. Outside of media, no one has capability or authority to practice journalism.

After the vast and fast development of ICTs (information and communication technologies), especially Internet and mobile phone technology, everyone can practice journalism and produce news. This new kind of journalism practice then called citizen journalism.

Journalistic practices by citizen are defined as citizen journalism, through which ordinary citizen write, report, edit, and send image, text, video, and audio to other audiences (Encyclopedia of American journalism).

CJ role as information broker

Information broker is a citizen been trained on basic journalism knowledge and skills. Information broker has knowledge and skills as citizen journalists. She/he has capability how to distinct facts from opinion or analysis, as a professional journalist has. She/he also has developed skill to write information (or news).

The information broker has high awareness of what happen in his/her community. She/he will send information or news (as citizen journalism) to the public or media partners. She/he has a role to raise awareness of community members on certain issues (or any issues). She/he can access information needed by her/his community. The information broker becomes the eyes, ears, and voice of the community.  And in the other way around, the information broker is source of information for the community members.

Reporting systems

The information broker will send information she/he retrieves from her/his community to two reporting systems using cellular phone.

1. SMS (short message system) reporting using frontlinesms program (frontlinesms.com). Frontlinesms program will forward the SMS news from information broker to specific cell phone numbers belong to government officers who responsible for certain issue. The SMS reporting system can be set to forward the SMS news or information to subscribers. The SMS news/information can be pushed to a web site or to social media (twitter, FB etc.). To monitor forest, frontlinesms program can be integrated into Ushahidi program (See: http://www.frontlinesms.com/2012/03/08/new-resource-step-by-step-guide-on-using-frontlinesms-with-ushahidi/).

Reporting model of citizen journalism/information broker:

2. IVR (interactive voice response) reporting system using swara program (cgnetswara.org). The swara system is for voice news. Information broker will record information by calling a provided phone number. People can hear the news by calling the same phone number. The voice news/information can also be pushed to a web site. Anyone can hear the news posted in the web site.

Information broker can be very useful for monitoring activities (climate change or REDD projects monitoring, election monitoring – http://www.frontlinesms.com/2012/03/21/coordinating-frontlinesms-use-in-the-upcoming-kenyan-elections/), survey (health survey, economy survey, social survey). The information broker just has needed list of indicators of certain issues. The information broker will send report or information based on her/his observation of indicators.

The Swara IVR system:

3. IVR Junction of Microsoft is alternative for the IVR (interactive voice response) system developed by Microsoft as an open source. See its web site at: http://research.microsoft.com/en-us/projects/ivrjunction/

Societal impact                   

For the last 15 months, Ruai Citizen Journalist Training Center (RuaiCJTC) and Knight International Journalism Fellow in Indonesia have been trained 200 citizen journalists in West Kalimantan.

RuaiCJTC has developed RuaiSMS (using frontlinesms program) and RuaiSwara (using IVR system) for 150 CJs. The RuaiSMS has started receiving SMS news in October 2011 and since then it has created societal impact (Read: http://www.icfj.org/news/new-mobile-sms-service-helps-indonesian-villagers-hold-company-accountable). When important information shared to the general public, it will empower the community and push government officer transparent and accountable.

Information broker as independent monitoring model

Based on experiences in West Kalimantan, the information broker concept can be developed as independent monitoring on REDD (reduction emission from deforestation and forest degradation) or REDD Plus.

In the phase of pre-REDD project, the information broker, who is a community member, has a role of monitoring agent and also as source of information for community members. They will inform community members about climate change, FPIC (free and prior informed consent), REDD and REDD Plus, community rights, regulations related to forest issues, and other important information.

The information brokers will report any changes of land-use, social indicators, economic indicators, and physical changes of forest areas near them. They will also send report on the FPIC (free and prior informed consent) processes as important phase of REDD project.

When the REDD or REDD Plus project is in the phase of MRV (measurement, reporting, and verification), the information brokers need an upgrade training how to measure (M of MRV) how much carbon sequestrating in a species of tree. They will learn how to measure the diameter of a tree, identify certain kind of tree, and other important indicators. They will be equipped with GPS trackers, digital cameras, and (if needed) video cameras too.

The pilot program of independent monitoring on REDD Plus pilot project will start in September 2012 in Central Kalimantan. Central Kalimantan is a pilot province of pilot project REDD Plus in Indonesia. The program will train around 100 information brokers in three months. The candidates of information brokers are indigenous people community members. They will file report to the system hosted in the Indigenous People Alliance of Archipelago (http://www.aman.or.id/).

The system will forward important information from the information broker, such as forest fire incidence, to local government who responsible for forest fire, local NGOs, to local mass media and national media.

The project owner of the REDD Plus pilot project will submit report (R of MRV) based on the report from information brokers.

Free download for “Information Broker Manual Book in Bahasa Indonesia

Written by Harry Surjadi

19 September 2012 at 18:56

Mengukur Penting Tidaknya Perundingan Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark

leave a comment »

Apa pentingnya pertemuan para pihak penandatangan Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark yang dibuka tanggal 7 Desember 2009?

Catatan terakhir sudah ada 34.000 orang yang mendaftar untuk ambil bagian di konferensi yang ke-15 ini dan Sekretariat sudah menutup pendaftaran untuk jurnalis karena sudah mencapai 5.000 jurnalis yang mendaftar. Padahal gedung konferensi Bella Center hanya bisa menampung 15.000 orang. Pertemuan di Copenhagen, Denmark ini menjadi pertemuan PBB yang paling besar dari ukuran peserta maupun persoalan yang dibahas.

Tujuan dari pertemuan ini adalah mencari kesepakatan apa langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Tujuan lebih teknis adalah bagaimana negara-negara di dunia ini bisa sepakat untuk menurunkan atau menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (terutama karbon dioksida – CO2), menjadi 350 ppm (part per million). Saat ini konsentrasi CO2 di atmosfer 387 ppm.

Mengapa harus diturunkan? Karena jika tidak diturunkan atau dipertahankan, berarti naik terus jumlah CO2 di atmosfer, suhu permukaan bumi akan naik terus sampai satu titik memicu perubahan iklim. Jika konsentrasi CO2 mencapai 450 ppm maka perubahan iklim akan permanen alias tidak bisa kembali lagi seperti semula. Es akan mencair, iklim (bukan cuaca) berubah. Bagian bumi dekat katulistiwa akan semakin panas. Wilayah sebelah utara dan selatan dari katulistiwa menjadi lebih hangat.

Permukaan air laut akan naik. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), kumpulan ilmuwan dari seluruh dunia yang bertugas meneliti mengenai pemanasan global dan perubahan iklim, memperkirakan permukaan laut global naik rata-rata 1,3-2,3 mm per tahun antara tahun 1961-2003. IPCC memperkiraan antara 1990 sampai 2100 permukaan laut akan naik antara 9-88 cm dan suhu global naik antara 1,4-5,8 derajat celsius.

Pertemuan PBB ini harus memutuskan bagaimana caranya menghentikan proses perubahan iklim yang sedang terjadi ini. Negara maju harus menurunkan emisi gas rumah kaca mereka hingga konsentrasinya di atmosfer mencapai 350 ppm. Berarti, berdasarkan perhitungan IPCC, negara maju harus menurunkan emisi mereka 40% di bawah tingkatan emisi 1990 pada tahun 2020.

Tetapi kebanyakan dari negara maju tidak ingin menurunkan emisinya sedemikian rendah karena konsekuensinya pertumbuhan ekonomi melambat. Sebagian negara maju yang meratifikasi Protokol Kyoto (KP – Kyoto Protocol) sudah menurunkan emisi mereka. Negara industri, yang sudah ratusan tahun menikmati pertumbuhan ekonomi, berjanji menurunkan emisi gas rumah kaca mereka rata-rata 5,2% di bawah tingkatan emisi 1990 dalam periode 2008-2012.

Berdasarkan Bali Road Map (BRM), ada empat pilar negosiasi yaitu mitigasi (upaya penurunan emisi), adaptasi (upaya beradaptasi), pendanaan, dan transfer teknologi/pengembangan kapasitas. Berdasarkan BRM, para perunding harus menghasilkan kesepakatan di Copenhagen ini.

Pertarungan yang sekarang sedang berlangsung adalah merundingkan berapa besar negara maju di dalam KP harus menurunkan emisi pada periode kedua seperti dimandatkan oleh protokol. Bagaimana Amerika Serikat yang tidak masuk KP harus terikat ikut menurunkan emisinya dengan nyata sebanding dengan negara-negara maju lainnya yang sudah lebih dahulu menurunkan emisi mereka. AS pasti tidak akan meratifikasi KP. AS harus diikat di luar KP. Seperti apa ketentuan pengikatnya, saat ini sedang dirundingkan.

Tetapi AS menuntut agar negara berkembang, terutama yang emisinya tinggi antara lain India dan Cina, harus juga menurunkan emisinya dan terikat. Dua negara ini tidak bersedia. Muncul usulan agar negara berkembang memberikan komitmen menurunkan emisi, tapi tidak terikat atau wajib.

Negara-negara yang memiliki banyak hutan dan saat ini terus ditebang juga dituntut menghentikan laju penebangan karena dengan menebang hutan memberikan kontribusi pada emisi gas rumah kaca. Indonesia misalnya emisi gas rumah kaca menjadi no 3 di dunia karena penebangan hutan gambut.

Karena negara berkembang yang akan merasakan dampak perubahan iklim lebih parah dan karena tidak mampu mengatasi atau beradaptasi, negara berkembang menuntut negara maju membantu pendanaan. Perhitungan kasar yang dibuat oleh organisasi non-pemerintah, negara maju harus menyediakan dana paling sedikit 195 miliar dollar AS per tahun . Untuk menghentikan laju deforestasi hingga nol pada tahun 2020 di negara berkembang dibutuhkan dana 35 miliar dollar AS per tahun.

Bagaimana jika di Kopenhagen ini tidak ada kesepakatan yang mengikat negara maju?

Emisi gas rumah kaca akan terus naik. Dr Rajendra Pachauri, Ketua IPCC, dalam sambutan pembukaannya tanggal 7 Desember 2009 di Kopenhagen, mengingatkan lagi jika tidak ada upaya pengurangan emisi gas rumah kaca maka:

1. Lapisan es di lautan akan hilang di abad ke-21 ini

2. Frekuensi terjadinya suhu panas ekstrem, udara panas, dan hujan lebat, meningkat

3. Intensitas badai tropis meningkat

4. Berkurang sumber air bersih

5. Mencairnya lapisan es di Greenland akan menaikkan permukaan air laut hingga 7 meter

6. Kurang lebih 20-30% spesies mahluk hidup meningkat ancaman kepunahannya

7. Dan banyak bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan lainnya.

Jadi seberapa penting perundingan di Kopenhagen ini bisa menghasilkan langkah nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Hidup banyak orang dipertaruhkan di Kopenhagen ini. Termasuk nasib anak-cucu 250 juta orang Indonesia dipertaruhkan di Kopenhagen.

Written by Harry Surjadi

12 December 2009 at 10:54

Posted in Climate Change

%d bloggers like this: