Harrysurjadi's Blog

Environmental news

Menyelisik Upaya Membersihkan Kota Cilacap

leave a comment »

IMG_5178

TPA Jeruklegi, Kabupaten Cilacap (Credit photo: Harry Surjadi)

Riset Universitas Gajahmada (UGM) tahun 2013 menunjukkan setiap hari warga Kabupaten Cilacap menghasilkan 3.960 meter kubik sampah. Kalau sampah-sampah itu harus diangkut truk colt diesel (volume bak kurang lebih 15 meter kubik), dibutuhkan 264 truk. Sayangnya hanya 11,36% sampah (kurang lebih 450 meter kubik) yang terangkut dan dibuang di empat tempat pembuangan akhir (TPA).

Berbeda jauh dengan data Pemda Cilacap tahun 2014. Sebanyak 30-46% dari total sampah bisa diangkut dan dibuang di TPA.

Ke mana perginya sampah yang tidak terangkut? Masih menurut riset UGM, sampah yang tidak terangkut dibakar oleh penghasil sampah atau dikumpulkan pemulung. Apakah tidak ada sampah-sampah berceceran di tepian jalan di sudut-sudut Cilacap?

Kabupaten Cilacap menerima penghargaan Adipura tahun 2017, artinya Kabupaten Cilacap masuk kategori bersih di sudut-sudut kota dan juga pengelolaan TPA masuk kategori baik. Sayangnya persoalan tidak selesai meskipun Cilacap menerima Adipura.

Berarti Kabupaten Cilacap tidak menghadapi persoalan sampah? Tidak juga. Jika sampah Cilacap tidak ditangani dengan baik, akan ada masalah dalam jangka waktu satu atau dua tahun ke depan. Mengapa?

Peraturan Presiden No 97/2017 menargetkan pengurangan sampah sebanyak 30% pada tahun 2025. Artinya warga harus mengurangi sampah mereka atau produksi sampah harus bekurang hingga 30%. Atau Cilacap harus mengurangi timbulan sampah 1.188 meter kubik di tahun 2025.

Selain target pengurangan timbulan sampah, Perpres No 97 menargetkan 70% sampah yang diproduksi Cilacap harus terangkut untuk dibuang ke TPA pada tahun 2025. Data BPS tahun 2013, Cilacap baru berhasil mengumpulkan sampah 10,42% dari timbulan sampah total.

Bagaimana Cilacap berupaya mencapai target itu?

Perpres No 97/2017 mengharuskan pemerintah daerah membuat Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (disingkat Jakstrada) yang akan menjadi arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Pemda Kabupaten Cilacap belum memiliki Jakstrada.

Untuk meningkatkan penanganan sampah atau meningkatkan jumlah sampah yang bisa diangkut ke TPA – tidak serumit mengurangi timbulan sampah – secara sederhana bisa dicapai dengan memperbanyak jumlah truk sampah dan frekuensi pengangkutan. Tetapi meningkatnya jumlah sampah yang terangkut ke TPA memperpendek umur TPA, selain berbiaya tinggi.

Cilacap menyediakan empat TPA mengadopsi sistem controlled landfill (meskipun praktiknya controlled dump atau buang-timbun) yaitu TPA Sidareja, TPA Kroya, TPA Majenang, dan yang paling luas TPA Tritih Lor atau dikenal sebagai TPA Jeruklegi. TPA Jeruklegi dengan luas 6,3 ha setiap hari menampung 722,55 meter kubik dari Kota Cilacap dan sekitarnya (data tahun 2014).

Dari luasan lahan 6,3 ha yang mulai dimanfaatkan tahun 1995 itu sudah terpakai penuh 4,9 ha. Sisanya 1,4 ha, berdasarkan perkiraan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap akan penuh tahun 2016 dan jika dimaksimalkan masih bisa menampung sampah hingga 2018. Data riset UGM menunjukkan rata-rata per hari ada 19 truk yang membawa 72,420 ton sampah.

Pemda Cilacap harus memperluas TPA Jeruklegi atau lahan TPA baru seluas 5 ha (dibutuhkan biaya Rp 40 miliar) atau mencari cara lain agar TPA Jeruklegi umur pemanfaatannya bisa lebih lama.

“Yang penting sampah tidak penuh di TPA,” kata Kun Nasython, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang juga Kepala UPT Fasilitas Produksi RDF, menyampaikan tujuan pengelolaan sampah di Cilacap. Agar TPA Jeruklegi tidak penuh, sampahnya harus “dimusnahkan.”

Kun Nasython, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang juga Kepala UPT Fasilitas Produksi RDF

Kun Nasython, Kepala UPT Fasilitas Produksi RDF, TPA Jeruklegi, Cilacap (Credit photo: Harry Surjadi)

Kabupaten Cilacap beruntung Kementerian Luar Negeri Pemerintah Denmark melalui Environmental Support Program (ESP3) Danida (Danish International Development Agency) menawarkan dana hibah untuk membangun fasilitas dan transfer teknologi refuse-derived fuel (RDF) – memproses sampah rumah tangga menjadi bahan bakar. Proyek percontohan ini diharapkan paling tidak bisa memperpanjang umur TPA Jeruklegi hingga 2025.

Jika pertumbuhan penduduk 1% per tahun dan produksi timbulan sampah 2,225 meter kubik per hari per penduduk, volume sampah Cilacap pada tahun 2020 akan mencapai 1,51 juta meter kubik per tahun. Kalau saja 20% sampah itu bisa dikumpulkan oleh Dinas, maka jumlah sampah yang dibuang ke 4 TPA 300 ribu meter kubik pada 2020.

Refuse-Derived Fuel

Refuse-derived fuel disingkat RDF adalah bahan bakar padat yang berasal dari limbah yang mudah terbakar seperti sampah organik, limbah kertas, limbah plastik, dan bahan organik lainnya. Limbah atau sampah diproses agar mencapai nilai kalor (panas) yang tinggi sebagai bahan bakar. RDF ini umumnya digunakan sebagai bahan bakar subsitusi di tungku pabrik semen atau pembangkit listrik, demikian penjelasan dalam Pedoman Umum Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Sebagai Bahan Bakar Alternatif RDF yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan pemanfaatan RDF adalah untuk mengurangi sampah yang harus dibuang ke TPA, mengurangi gas rumah kaca yang timbul dari sampah, memanfaatkan sampah menjadi bahan bakar alternatif di industri semen dan pembangkit listrik.

Ide Proyek Percontohan RDF di TPA Jeruklegi dibicarakan 2015, konstruksi baru dimulai Juli 2017 dan ditargetkan sudah bisa menghasilkan RDF tahun 2018. Selain Pemerintah Denmark dan Pemda Kabupaten Cilacap, Proyek RDF melibatkan perusahaan semen swasta Holcim Indonesia.

Total biaya investasi diperkirakan mencapai Rp 60 miliar (atau 5 juta dollar AS). Program ESP3 Danida mendukung 50% biaya Proyek Percontohan RDF ini dengan dana hibah sebesar 2,5 juta dollar AS. Holcim menyediakan lahan 1,3 ha untuk fasilitas produksi RDF dan Pemda Cilacap akan mengelola fasilitas itu.

Pemda Cilacap mentargetkan mampu mengumpulkan sampah hingga 80% – 10% lebih banyak dibandingkan target nasional yang 70% – yang kemudian sebagian besar sampah itu diproses di fasilitas RDF ini.

Alur proses menghasilkan RDF ini secara sederhana adalah: sampah yang tiba di TPA Jeruklegi akan di tumpuk di lokasi pemilahan. Pemulung diberikan kesempatan mengambil sampah yang masih bernilai untuk dijual. Waktu pemungutan akan dibatasi dan pemulung akan dibagi ke dalam beberapa kelompok.

Umumnya pemulung akan mengambil beberapa jenis plastik (botol plastik, gelas plastik, kantong kresek plastik), logam (besi dan alumunium), botol beling. Sisa sampah yang tidak diambil pemulung akan dipindahkan untuk diseleksi kembali materi sampah yang tidak mempunyai nilai kalor, termasuk logam, batu kerikil, dan beling yang tidak diambil pemulung. Kurang lebih 10% sampah yang tidak bisa diproses menjadi RDF ini. Sampah yang bisa dijadikan RDF ini kemudian dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil, paling tidak 5 cm.

Selanjutnya sampah partikel 5 cm ini dipindahkan di tempat pengeringan dengan sistem biologis (bio-drying). Ada sembilan tempat pengeringan yang berurutan, dengan perkiraan di tahapan ke-9 sampah organik ini sudah cukup kering sebagai bahan bakar subsitusi batu bara. Bahan bakar sampah RDF ini akan diambil oleh Holcim dan dibakar di tungku dengan suhu pembakaran 2.000 derajat Celsius.

Pemulung

Di berbagai kota dan daerah di Indonesia – dan juga di berbagai negara berkembang di dunia – pemulung selalu menjadi bagian rantai alur sampah mulai dari produsen sampah (rumah tangga dan non-rumah tangga) sampai di tempat pembuangan akhir ada pemulung.

Pemulung yang mencari sampah bernilai ekonomi di TPA Jeruklegi, menurut riset UGM, ada lebih dari 100 individu pemulung. Tumiran (28 tahun) – pemulung di Jeruklegi – menghitung ada 130 pemulung. “Sekarang (bulan Maret – Red) tidak banyak yang kerja karena lagi musim panen,” kata Tumiran.

Tumiran - pemulung di TPA Jeruklegi, Cilacap

Tumiran – pemulung di TPA Jeruklegi, Cilacap (Credit photo: Harry Surjadi)

Bulan Maret memang bulan panen di Cilacap. Sebagian besar pemulung balik ke kampung masing-masing menjadi buruh tani, membantu para pemilik sawah memanen padi. Kata Tumiran bayaran membantu panenan lebih besar daripada hasil dari memulung.

Para pemulung bekerja “bebas” di TPA Jeruklegi. Mereka menunggu truk sampah datang hampir setiap satu jam sekali. Mereka akan mengerubung di belakang truk dan mulai mengais-ngais sampah yang ditumpahkan truk. Ada risiko mereka terluka karena tertimpa sampah, terluka karena menginjak benda tajam, atau terkena badan truk.

Tumiran akan mengambil gelas plastik, kantong kresek, botol (kemasan air), botol shampo, kertas, logam (aluminium, besi), botol beling. “Gelas plastik paling mahal. Plastik yang lunak biasanya mahal. Plastik yang keras, sudah tidak laku,” kata Tumiran menjelaskan.

Jumlah sampah yang paling banyak – dihitung berdasarkan beratnya – adalah kantong plastik kresek. Di TPA Jeruklegi per hari bisa dikumpulkan 50-60 kg plastik kresek; 30-40 kg kertas; 5 kg botol plastik (kemasan air); 20 kg botol shampoo hingga; botol beling ukuran besar sehari 10 botol dan yang ukuran kecil 20 kg. Jenis sampah lainnya – seperti kain bekas, materi plastik yang sifatnya keras tidak bisa dibengkokkan – kata Tumiran tidak laku.

Paling tidak satu individu pemulung sebulan bisa mendapatkan uang hingga Rp 3 juta. “Paling sedikit dapat satu juta. Kalau kerja sehari bisa dapat lebih dari 100 ribu,” Tumiran mengaku.

Sampah bernilai itu setelah dipisah, dimasukkan ke dalam karung plastik sesuai dengan jenisnya, ditimbang beratnya, dicatat hasil timbangan, sebelum akhirnya diambil oleh pengepul. Ada empat pengepul – individu yang membeli sampah-sampah masih bernilai itu dari pemulung – di TPA Jeruklegi.

Kun memastikan pemulung tidak akan berkurang penghasilannya. “Tidak akan mereduksi penghasilan. Pemulung diberikan kesempatan mengambil dulu sampah yang mereka inginkan, sisanya baru untuk RDF,” kata Kun.

Tantangan Keberhasilan RDF

Fasilitas produksi RDF dari sampah perkotaan ini sesuatu yang baru di Indonesia. Di negara maju, RDF bukan teknologi baru. Keberhasilan proyek percontohan pengembangan fasilitas produksi RDF di Cilacap akan mempengaruhi adopsi model ini di kota atau kabupaten lainnya di Indonesia.

Mencermati studi kelayakan teknis dan finansial proyek percontohan fasilitas produksi RDF ada beberapa aspek krusial menjadi kunci keberhasilan proyek di Cilacap ini berdasarkan asumsi yang ada.

Kementerian Perindustrian mensyaratkan spesifikasi RDF untuk pabrik semen Indonesia antara lain: nilai kalor 3.000-4.000 kkal/kg netto; kelembaban kurang dari 20%; kandungan klorin kurang dari 1%; kandungan sulfur kurang dari 1%; ukuran 20-50 mm; dan bentuk produk fluffs (bentuk setelah dikeringkan).

Jika sudah jadi, kapasitas produksi fasilitas pembuatan RDF ini bisa mengolah 120 ton sampah (atau kurang lebih 800 meter kubik) yang masuk ke TPA Jeruklegi per hari. Paling tidak – berdasarkan studi – umumnya akan ada 10% sampah yang tidak bisa diproses menjadi RDF, seperti partikel logam dan benda-benda besar seperti kasur. Berarti, Pemda Cilacap masih tetap membutuhkan lahan untuk menampung sampah yang tidak bisa diproses. Pemda Cilacap tetap membutuhkan lahan TPA.

Proyek pecontohan RDF Cilacap memilih sistem pengeringan biodrying – sistem pengeringan dengan biologis – memanfaatkan bakteri pembusuk yang bisa menaikkan suhu hingga 70 derajat Celsius. Ada sembilan tempat pengeringan dengan aerator yang berurutan. Belum ada penelitian apakah setelah berpindah sembilan kali, di tempat ke-9 RDF itu mampu menurunkan kadar air sampah yang 60% menjadi kurang dari 20%?

Fasilitas produksi RDF Jeruklegi Cilacap2

Fasilitas produksi refuse-redived fuel (RDF) di TPA Jeruklegi, Cilacap (Credit photo: Harry Surjadi)

Dari aspek sosial masih ada tantangan besar bagaimana mengikutsertakan kurang lebih 130 pemulung yang sudah lama menggantungkan hidup di TPA Jeruklegi. Ada ketidaktahuan yang memunculkan ketakutan, kekhawatiran, keengganan, dan penolakan pada proyek RDF ini. Tumiran mengatakan hanya pernah sekali dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasan mengenai proyek percontohan RDF ini dan sekali saat peneliti UGM datang.

Pemulung di Jeruklegi tidak ada organisasinya, meskipun mereka secara tidak resmi mengakui ada satu pemulung yang selalu menjadi perantara dengan pemda. Kekhawatiran terbesar adalah mereka tidak boleh lagi memulung di sana. Atau kalaupun boleh memulung penghasilan mereka turun drastis. Selain itu ada keengganan membentuk organisasi resmi, seperti koperasi. “Pemulung inginnya bebas,” kata Tumiran.

Bebas yang dimaksud Tumiran adalah pemulung bebas kapan mau memulung, kapan mau istirahat, dan tidak ada yang menentukan waktu kerja mereka. Mereka adalah pekerja yang bebas merdeka. Seperti misalnya, saat bulan-bulan panen – Maret-April – hampir separuh pemulung pulang ke kampung masing-masing. Tumiran dan pemulung lainnya khawatir kalau mereka dilibatkan di proyek percontohan ini, mereka jadi tidak bebas lagi. Pemulung hanya ingin bisa tetap bebas mengambil sampah bernilai ekonomi di TPA Jeruklegi.

Perlu ada intervensi sosial jika proyek percontohan ini ingin melibatkan pemulung dalam proses pemilahan. Menyelisik rencana proyek dan mencermati apa saja yang sudah dikerjakan terkait dengan pemulung, bagian sosial ini akan sangat krusial jika tidak segera ditangani.

Salah satu upaya yang akan sangat membantu pemulung adalah menyediakan tempat untuk mereka menaruh sampah yang sudah mereka pulung. Saat ditanya apa yang paling pemulung butuhkan, Tumiran mengatakan, tempat menaruh hasil mereka memulung dan air untuk bersih-bersih.

Tantangan ketiga adalah hitung-hitungan untung-rugi, termasuk biaya yang harus dikeluarkan Pemda Cilacap. Secara ekonomi dan lainnya, proyek percontohan RDF ini akan membawak manfaat pada Pemda Kabupaten Cilacap. Kalau tidak ada fasilitas pembuatan RDF ini, Pemda Cilacap masih harus mengeluarkan dana Rp 30 miliar untuk membangun TPA baru seluas 5 ha, plus persoalan sosial yang mengikutinya.

Dengan adanya proyek RDF ini, Pemda Cilacap harus mengeluarkan biaya operasional untuk menangani 10% sampah yang tidak bisa dijadikan RDF Rp 55.000 – Rp 71.420 per ton dan biaya operasional fasilitas produksi RDF 11,32 – 12,30 dollar AS per ton. Holcim harus mengeluarkan biaya operasional untuk tungku Rp 66.980 per ton.

Pertanyaan penting pada Holcim adalah mengapa bersedia terlibat dalam proyek percontohan ini? Terlibat berarti Holcim harus mengeluarkan biaya investasi besar memodifikasi tempat pembakaran agar bisa menggunakan RDF sebagai bahan bakar, biaya operasional tambahan transportasi RDF. Walaupun hasil analisis menyimpulkan proyek percontohan RDF ini layak dilanjutkan, masih ada pekerjaan rumah perhitungan untung-rugi dari pihak Holcim.

Aspek teknis karakteristik RDF – seperti nilai kalor RDF, jumlah RDF yang akan dihasilkan – akan sangat mempengaruhi perhitungan ekonomis bagi Holcim. Fasilitas produksi RDF akan dikelola oleh Pemda Cilacap dan Holcim akan membeli RDF yang dihasilkan. Harga RDF akan tergantung dari harga pasaran batu bara. Belum ada kesepakatan bagaimana menghitung harga RDF.

Model Kerja Sama Pemerintah-Swasta

Studi Kementerian Perindustrian membuka peluang kerja sama pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan sampah. Peluang itu tertuang dalam Perpres No 56/2011 dan Perpres No 13/2010 (perubahan Perpres No 67/2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Menyediakan Infrastruktur) dengan semua persyaratannya. Model kerja sama ini sering disebut public private partnership (PPP).

Proyek percontohan pembangunan fasilitas produksi RDF di Cilacap ini agak berbeda dengan model PPP yang ada sebelumnya. Pertama proyek percontohan ini selain melibatkan perusahaan swasta, juga melibatkan pemerintah negara lain yaitu Denmark melalui Program ESP3 Danida. Kedua, inisiatif datang dari Pemerintah Denmark. Ketiga, biaya investasi awal proyek percontohan ini sangat besar. Keempat, proyek percontohan mengelola sampah menjadi energi dengan teknologi RDF adalah yang pertama di Indonesia.

Pertanyaannya, apakah model PPP untuk pengelolaan sampah seperti ini masih layak direplikasi di wilayah Indonesia lainnya? Tantangan terbesar untuk mereplikasi model kerja sama seperti ini ada pada biaya yang juga besar dan belum ada hitungan apakah keuntungannya bagi pihak swasta sebanding dengan biayanya. Persyaratan teknis – seperti jumlah sampah yang dihasilkan, adanya perusahaan semen atau pembangkit listrik berbahan bakar batu bara – akan mudah dipenuhi. Persyaratan biaya investasi yang besar akan menyulitkan pemerintah daerah yang berminat.

Proyek percontohan RDF di Cilacap membutuhkan biaya investasi awal Rp 60 miliar. Pemda Cilacap tidak akan sanggung menanggung biaya awal separuhnya dan pihak swasta belum tentu bersedia menginvestasikan Rp 30 miliar di awal. Pemda Cilacap beruntung karena ada bantuan dana hibah dari Denmark sebesar 2,5 juta dollar AS.

Memang pemerintah daerah akan membutuhkan dana yang lebih besar lagi jika tidak ada model pengelolaan sampah menjadi energi. Biaya besar itu untuk menyediakan lahan pembuangan akhir, tetapi biaya itu bisa dipenuhi secara bertahap. Pemerintah pusat berpotensi menjadi investor yang meringankan beban pemerintah daerah.

Atau belajar dari negara maju seperti Jerman dan mengacu pada UU No 18/2008 tentang sampah, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sampah kemasan – seperti Indofood dan Unilever – berpotensi menginvestasikan dana di proyek seperti RDF ini. Berdasarkan UU No 18/2008, perusahaan yang ketika produknya dikonsumsi menghasilkan sampah, perusahaan itu wajib menangani sampahnya.

Proyek percontohan pembangunan fasilitas produksi RDF ini masih harus diuji kelayakannya dan baru akan terbukti setelah berjalan beberapa tahun ke depan.

Mengurangi sampah

Seandainya model penanganan sampah dengan teknologi RDF dan skema PPP di Cilacap ini berhasil, apakah persoalan sampah di daerah-daerah akan selesai?

Model penanganan sampah menjadi energi atau waste to energy (WTE) seperti di Cilacap hanyalah mengatasi keterbatasan lahan pembuangan sampah. Model WTE bukan jawaban target sampah nol – zero waste. Model WTE di Cilacap lebih baik dibandingkan model WTE dengan insinerator yang membutuhkan persyaratan lingkungan sangat ketat terutama pesyaratan gas buang.

Pemerintah mentargetkan pengurangan timbulan sampah atau produksi sampah hingga 30% hingga tahun 2025. Upaya pengurangan sampah hanya bisa melalui intervensi sosial jangka panjang di tingkat konsumen. Intervensi sosial dibutuhkan untuk mengubah perilaku konsumen yang cenderung tidak peduli dengan sampah yang dihasilkan ke perilaku berusaha mengonsumsi produk yang tidak menghasilkan sampah atau menghasilkan sampah sangat sedikit.

Pemerintah pusat – di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – dan pemerintah daerah menjalankan program kampanye 3R dengan lebih strategis. Tahun 2016 KLHK menguji coba program kantong plastik berbayar di berbagai supermarket dan pasar. Setelah program uji coba selesai, selesai juga program itu.

Program bank sampah juga tidak membantu upaya pengurangan sampah. Malah bisa berbalik program bank sampah memotivasi warga meningkatkan konsumsi produk dengan sampah yang bisa didaur ulang agar bank sampah bisa terus berjalan. Sesungguhnya ukuran keberhasilan bank sampah adalah ketika sudah tidak ada lagi sampah yang disetor ke bank sampah.

Satu kebijakan yang akan bisa membantu jika diubah adalah ketentuan retribusi sampah yang harus dibayar oleh warga. Saat ini retribusi sampah sama besarnya untuk mereka yang menghasilkan sampah sedikit atau banyak. Harusnya yang adil, mereka yang menghasilkan sampah banyak harus membayar retribusi sampah lebih banyak lagi. Mereka yang tidak menghasilkan sampah (karena mengurangi sampah dengan mengompos sampah organik dan menggunakan kembali sampah kemasan) tidak harus membayar retribusi sampah.

Perusahaan-perusahaan yang produknya menyisakan sampah – yang selama ini harus ditangani dan dibiayai oleh warga dan pemda – harus sudah mulai menjalankan kewajibannya menurut UU No 18/2008 mengambil kembali sampah dan memprosesnya. Sudah tentu pemerintah harus tegas menegakkan peraturan.

(Tulisan ini dimuat di Greeners.co tanggal 23 Maret 2018)

Advertisements

Written by Harry Surjadi

6 April 2018 at 15:19

TPA Adalah Hidup Kami

leave a comment »

TPA Jeruklegi lokasi aktif pembuangan

TPA Jeruklegi, Kabupaten Cilacap (Credit photo: Harry Surjadi)

Hari Senin, 12 Maret 2018, sekitar pukul 12 siang, Ijat mengangkat karung plastik berisi botol-botol beling mendekat ke kaitan timbangan logam atau dacin logam yang digantung pada kusen bangunan untuk pengomposan sampah. Ijat menggeser logam pengukur yang karatan itu, ia melihat angka yang menunjukkan berat botol-botol beling itu dan menulis berat itu di buku tulis.

Satu-per-satu karung-karung berisi barang-barang rongsok logam besi dan aluminium, plastik kemasan atau plastik kresek, botol plastik dan gelas plastik bekas kemasan air minum ditimbang Ijat dan dicatat hasil timbangannya. Itulah salah satu pekerjaan Ijat di Tempat Pembuangan Akhir Jeruklegi, Cilacap.

Lapak pemulung 1

Lokasi penumpukan hasil memulung di TPA Jeruklegi, Cilacap

Masih puluhan karung plastik berisi rongsok terserak di lahan terbuka seluas kurang lebih 20 m x 20 m di belakang bangunan semi permanan untuk pengomposan dan di sebelah garasi back-hoe. Masih ada lagi tumpukan di belakang garasi. Semua itu hasil kerja para pemulung di TPA Jeruklegi.

Di TPA Jeruklegi ada 130 pemulung, kata Tumiran, salah satu pemulung. Tumiran bekerja memulung bersama isterinya. Hasil kerja pemulung itu kemudian disetor ke pengepul. Ada empat pengepul di TPA Jeruklegi, salah satunya adalah orangtua Tumiran. Ijat bekerja membantu orangtua Tumiran.

Tumiran - pemulung di TPA Jeruklegi, Cilacap

Tumiran – pemulung di TPA Jeruklegi, Cilacap (Credit photo: Harry Surjadi)

Tumiran sudah menjadi pemulung saat masih sekolah kelas 4 SD. Setiap hari para pemulung bekerja mulai pukul 05.00 atau 06.00 hingga pukul 15.00 atau 16.00. Bulan Maret saat-saat panen, banyak pemulung pulang kampung untuk membantu memanen di sawah, saat itu tidak banyak yang bekerja di TPA Jeruklegi.

Pemulung itu orang bebas, kata Tumiran. “Kalau ingin kerja ya bekerja, kalau ingin istirahat ya istirahat. Tidak mau diatur-atur waktu kerjanya,” Tumiran mengakui. Kalau rajin bisa menghasilkan cukup untuk hidup berkeluarga.

“Rata-rata sehari bisa dapat seratus ribu,” kata Tumiran. Sebulan seorang pemulung bisa membawa uang Rp 3 juta. “Paling rendah bisa bawa pulang satu juta,” ungkap Tumiran.

Sehari Tumiran bisa mengumpulkan 5 kg botol plastik kemasan; 50-60 kg kantong kresek, 20 kg botol shampo, 30-40 kg kertas, 5 kg alumunium, 20 kg besi, 10 botol beling besar dan 20 kg botol beling kecil.

Plastik-plastik kemasan yang warnanya putih biasanya dikirim oleh pengepul ke Rembang dan plastik yang berwarna ke Rembang. Rongsok lainnya dikirim ke berbagai tempat lainnya.

“Gelas Aqua paling mahal. 4 ribu per kilogram. Kalau gelas minuman berwarna hanya 2.200,” kata Satena, pengepul di luar kawasan TPA Jeruklegi yang bertugas menjaga lapak Tukam, suaminya. Satena membayar Rp 3.000 untuk sekilogram botol minum plastik yang transparan. Kaleng alumunium dibeli Satena antara Rp 10.000 – Rp 12.000 per kilogram.

Pengepul Satena-Tukam

Lapak Satena, Kota Cilacap (Credit photo: Harry Surjadi)

Biasanya ada kurang lebih 50 pemulung yang membawa rongsok ke lapaknya Satena. “Yang rutin 20 pemulung. Pas mau lebaran bisa 100 pemulung nyetor ke sini,” kata Satena.

Proyek percontohan pembangunan fasilitas produksi bahan bakar dari sampah atau refuse-derived fuel (RDF) di TPA Jeruklegi, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yang harus selesai akhir 2018 ini akan mengajak pemulung di dalam proses. Pemulung akan diberikan kesempatan untuk mengambil rongsok seperti biasa, demikian janji Kun Nasython, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang juga Kepala UPT Proyek RDF ini, kepada peserta diskusi di Hotel Fave, Cilacap, Kamis, 22 Maret 2018.

Sayangnya pemulung belum pernah diajak diskusi mengenai proyek ini. “Pernah dikumpulkan sekali,” kata Tumiran, “tapi saya tidak ikut.” Sekali lagi saat bertemu dengan tim peneliti dari Universitas Gajah Mada. Sampai awal 2018 tidak ada upaya dari Pemda Cilacap – yang akan mengelola fasilitas produksi RDF ini – mengajak pemulung atau bertanya apa keinginan pemulung.

Padahal studi awal mengenai pemulung di Jeruklegi oleh konsultan Danida, agar rencana proyek ini menjadi lebih matang, merekomendasikan pelaksana proyek “…mengundang pemulung untuk berpartisipasi dalam perumusan proyek, dan menjadi lebih komprehensif, dengan memperluas perlakuan terhadap pendauran ulang sampah melalui keikutsertaan pendaur ulang formal, semi-formal, dan formal lainnya…

Survei UGM pada 107 pemulung di TPA Jeruklegi, sebanyak 91% memulung adalah pekerjaan utama dan 88,8% bekerja penuh sebagai pemulung. Sebagian besar pemulung – 93 orang – memiliki lebih dari dua anggota keluarga yang juga memulung dan memulung adalah penghasilan utama mereka.

“Memulung adalah hidup kami,” komentar pemulung yang dicatat di hasil survei UGM. Pernyataan lebih kuat, “TPA adalah hidup kami,” menggambarkan para pemulung sangat tergantung pada TPA Jeruklegi untuk menopang hidup mereka.

Kegiatan pemulung di TPA Jeruklegi termasuk ilegal karena Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap dan TPA Jeruklegi tidak memiliki prosedur yang jelas dalam mengelola TPA, tidak ada petunjuk operasional, tidak ada pejabat publik yang jelas sebagai penghubung antara pemerintah dan pemulung. Memang – seperti diungkapkan Tumiran – ada satu pemulung Pak Turmin yang biasa mewakili mereka ketika harus bertemu dengan Pemda Cilacap.

Tetapi ketika diwawancara oleh Tim UGM, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyangkal punya otoritas atas pemulung dan menyatakan pendaur ulang informal bukan urusan mereka. Memang Dinas mencatat jumlah pemulung yang beraktivitas di Jeruklegi meskipun tidak diperhararui dan tidak akurat.

Dinas Sosial Kabupaten Cilacap mengatakan pemulung belum menajdi salah satu target program. Program Dinsos baru menjangkau pengemis, gelandangan, orang tidak dikenal, dan orang miskin.

Selama ini sejauh tidak terjadi konflik, pemulung dibiarkan beraktivitas mengambil rongsok yang masih ada nilai ekonomi. Karena ilegal, tidak tersedia tempat bagi pemulung menaruh hasil pulungan mereka. Rongsok digeletakkan di lahan kosong, di bawah pohon di dalam areal TPA Jeruklegi. Sewaktu-waktu para pemulung bisa saja dilarang bekerja dan keluar dari kawasan TPA Jeruklegi.

Apa keinginan pemulung, terutama 130 pemulung yang beraktivitas di TPA Jeruklegi?

Pemulung butuh tempat penampungan sementara rongsok hasil mereka di kawasan TPA Jeruklegi, ungkap Tumiran. Survei UGM juga menunjukkan pemulung membutuhkan tempat menyimpan hasil pungutan yang aman. Yang ada saat ini adalah tempat terbuka, jika hujan kebasahan dan sewaktu-waktu bisa digusur.

Rongsok belum disortir kembali

Hasil memulung belum diseleksi (Credit photo: Harry Surjadi)

Sarana air untuk cuci tangan menjadi kebutuhan para pemulung. Saat ini tidak ada sarana air dan toilet. Selain dua kebutuhan utama, pemulung berharap ada sarana alat kerja yang lebih baik. Ketika ditanya Tumiran meminta ada penyemprotan lalat yang rutin.

Pemulung mengharapkan hubungan yang egaliter antara pemulung dan petugas TPA atau pengelola TPA. “Pemulung adalah pekerja bebas,” kata Tumiran. Makna “pekerja bebas” bagi pemulung adalah “tidak ingin diatur,” termasuk membantuk organisasi formal, seperti koperasi atau asosiasi pemulung.

Kun Nasython menjanjikan pemulung yang beraktivitas di Jeruklegi akan didata. Hanya mereka yang terdata dan sudah lama beraktivitas di Jeruklegi yang akan diberikan kesempatan terlibat di kegiaan produksi RDF. “Tidak boleh ada tambahan lagi pemulung dari luar,” kata Kun.

Nanti, kata Kun menjelaskan lebih rinci, pemulung akan dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan kesempatan memulung selama 15 menit di tempat penumpahan sampah dari dump-truck. Setelah 15 menit, bergantian kelompok kedua dan seterusnya.

Menurut Kun nanti pemulung akan diuntungkan karena tempat mereka kerja terlindung dari hujan dan terik matahari, karena ada atapnya. Risiko terluka akan sangat minim. Mereka juga akan mendapatkan akses untuk sarana cuci tangan dan kesehatan. “Kesempatan mereka tidak akan berkurang,” ujar Kun.

Kun Nasython, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang juga Kepala UPT Fasilitas Produksi RDF

Kun Nasython, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap  (Credit photo: Harry Surjadi)

Sayangnya niat baik itu belum pernah disampaikan langsung kepada para pemulung. Masih ada waktu setengah tahun sebelum proyek percontohan produksi RDF ini berjalan untuk secepatnya merangkul para pemulung.

Pemda Cilacap perlu membentuk tim untuk rekayasa sosial agar pemulung tidak merasa diasingkan, tersingkir, dan akibatnya mereka tidak mendukung proyek percontohan ini. Satu yang pasti, Tumiran dan teman-temannya, tidak ingin menjadi “pegawai” di fasilitas produksi RDF ini.

Written by Harry Surjadi

6 April 2018 at 14:30

Japan and Indonesia—Connecting the Communities

leave a comment »

“Indonesia Officially Excludes Japan from Bullet Train Project.” This was the title of news in the Jakarta Post on September 30, 2015.[1] And the title the Asahi Shimbun had on the same day, September 30, 2015, was “Japan Loses Indonesian High-speed Rail Link to China.”[2] The Indonesia’s fast train project case has shown that Indonesia is an important market for Japan, and China is Japan’s competitor. But I will not analyze or discuss why Indonesia preferred China to Japan.

According to the Indonesia Investment Coordinating Board, foreign direct investment in Indonesia increased by 18.1% (year-on-year) in the third quarter of 2015 with US$ 21,337.21 million in 11,594 projects. Singapore, Japan, and Netherlands were the top three countries with the largest investment.[3] Japan has invested US$917.27 million in 399 projects.[4] Furthermore, the Japan Bank for International Cooperation (JBIC)’s annual survey on the current trends and future outlook of overseas business operations by Japanese companies shows that Indonesia is the first place as for Japan’s foreign direct investment in 2013 and the second place in 2014. China is third place in 2013 and fourth place in 2014.

Therefore, I could say, Indonesia is expecting more foreign direct investment from Japan in the future. Compared to China, Indonesia is more preferable for Japanese companies to invest in because of several reasons. Just as Japan and China, Japan and Indonesia were in conflict during World War II when Japan occupied Indonesia for 3.5 years. However, Indonesia has forgiven Japan.

Indonesia is a big market with 255.7 million people in 2015 and 321.377 million people in 2050.[5] The data from Standard Chartered showed Indonesia’s middle class (earning in the range of US$2–US$20 a day) numbered 149 million in early 2015, and will be around 171 million in 2020.[6]

According to a survey of Indonesian consumers by Deloitte Consulting Southeast Asia for households making 5 million rupiah (about US$416) per month, slightly more than 20% of income is devoted to luxury items related to leisure activities. The figure jumps to 26% for households making 7.5 million to 10 million rupiah (about US$ 625 to 833).[7] Nielsen Global Survey of Consumer Confidence and Spending Intentions index for Indonesia in 2013 was 123 points, with Philippines 121 points and India 118 points,[8] while the Central Statistics Agency data shows that 27.7 million people are under the poverty line in September 2013.[9]

The question is “Is foreign direct investment good for Indonesia?” Definitely it is good for the government in terms of macro economy performance and to create jobs. It is also good only for a small number of Indonesians while it does not help many who live in villages. And in most cases, the projects will create a big impact on the social and the environment.

Among six top sectors of foreign direct investment are 285 mining projects and 142 food crops and plantation projects.[10] Those two sectors are exploiting natural resources and will create a great impact on the communities in villages and the environment. In July 2015, Sumatera and Kalimantan Islands were covered by haze from forest and land burning. Since then, 10 people died because of the forest fire and haze.[11] And now, as of October 2015, hundreds of thousands of people are suffering from respiratory illnesses because of the smoke. Who are they? They are villagers, local people, and indigenous people who depend on the forests. Wild animals that could not run from fire will be burned or dying very slowly because of respiratory illnesses.

Police have arrested 127 suspects who started the fire and 10 companies—among them were foreign companies—allegedly started the fire in their peat land concession areas.[12] Most of the areas burned were prepared for oil palm plantations. Companies used fire for land clearing because it is cheap. But it is difficult to extinguish the fire in peat land. Japan, to a certain extent, contributes to the forest fire in Indonesia. In 2010, Japan imported 570,000 metric tons of palm oil, in 2011, 580,000 metric tons, in 2012, 595,000 metric tons, in 2013, 598,000 metric tons, and in 2014, 618,000 metric tons. It is increasing every year.[13]

The forest fire is only one example of how investments have impact on the environment and the lives of Indonesians, especially the poor and the indigenous people who live near the forests. In 2014, about 28 million people are in absolute poverty—based on the poverty line at US$ 25 monthly per capita income defined by the Indonesian government. If we apply the poverty threshold as is used by the World Bank—less than US$ 1.25 a day as poor—the number will rise.[14]

In 2011, partner with Ruai TV—a local television station in Pontianak, West Kalimantan, I helped empowering communities in West Kalimantan. I created a communication model and opened a communication channel named RuaiSMS. The idea was that through opening access to media, it would help the community resolve their problems and hold oil palm plantation companies accountable.[15] And after about a year, an indigenous peoples community was able to resolve its conflict with an oil palm plantation.

What is the lesson learned from my program in West Kalimantan? There are two important underlying factors to explain the lesson learned. First, in many countries, including Indonesia and other countries in Asia, mass media is not a public sphere any more.

According to Jurgen Habermas,[16] a German sociologist and philosopher, public sphere is an imagined space of communicatively mediated social life or a discursively constructed social space between the state and civil society. Public sphere represents the infrastructure for social integration through public discourse. No specific social norms and regulatory rules limit citizens’ access to the public sphere and no specific knowledge and competences are needed for them to participate in it.

The public sphere could be the sphere of public-ness, such as communication spaces created and maintained by the media, which involve relations of power and dominance. It could be the sphere of the public or publics consisting of free and equal citizens participating in public reasoning.[17] Media is supposedly a public sphere, which can be accessed by citizens. In the reality, however, media as business entity is not a real public sphere as defined by Habermas.[18]

In Indonesia, while the mass media have their own agenda and some are very close to parliament members, media is not a public sphere anymore. Most of Japanese believe in the mass media such as newspapers and television. When media cannot be functioned as a public sphere, how we can create a new public sphere?

Second, the community concept is becoming relevant again, especially in the era of social media with different forms and purposes. What is community? The word “community” is used in many ways— in community service, Christian community, gay community, etc. The simple definition of community is a group of people who have lived in the same way for a long time and do not like newcomers changing it. Examples include indigenous peoples communities and religious communities.

Community can also mean a gathering of a small group of people having something in common or lifestyle, family, class, such as a “movie star fan club.” A community is where everybody knows each other; all pull together in times of crisis. Or, a community is a group of people who come together sharing or having something in common. Or, a community is a place where everyone feels safe. “Each community is unique [and special], with values, beliefs, and religious practices that are rooted in tradition and continue to evolve and exist because they meet the community’s needs.”[19] No other community is quite like to each other.

Are community people? There are clear distinction between community and the people. As defined above, a community is a collectivity or a group of people and people are an unbounded group of individuals sharing few things in common rather than a universal social nature and political character or nationality.

McKenzie explains the human communities as an ecological product, which is the outcome of competitive and accommodative process that gives spatial and temporal distribution to human aggregations and cultural achievements.[20] Communities are in constant competition with one another, and any advantage in location, resources, or market organization is forthwith reflected in differential growth. The core of community is its people—their history, characteristics, values, and beliefs. For McKenzie, “the human community differs from the plant community in the two dominant characteristics of mobility and purposes, that is, in the power to select a habitat and in the ability to control and modify the condition of the habitat.”[21] McKenzie’s works are useful in understanding modern society.[22]

The concept of community is important and used in economic analyses and marketing (Otsuka and Kalirajan 2010; Jonathan 1990; Hunter and Tietyen 1997; Jaffe 2007; Kolb 2008), health issues (Anderson and McFarlane 2011; Laverack 2006; Cook, Halsall and Wankhade 2015), developmental and political issues (Kaufman and Alfonso 2007; Grabosky 2009), and environmental issues (Gordon 2009). Community is actually a fundamental part of our life on the planet. We are longing for community. It is part of our human nature. We are born into community. We define ourselves by our communities: family, work, clubs, schools, churches, and mosques.

Modern life has, however, moved us in the opposite direction, toward individualism and a sense of self as discovered in separateness, away from community and connectedness. We can clearly see the lives in big cities such as Tokyo or Jakarta or Bangkok or Beijing and other modern big cities but not in villages or remote areas. According to the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago, there are around 50 million people classified as indigenous. They live in communities, thousands of communities throughout Indonesia. The communities have done many initiatives without involving the governments.

During the Asia Leadership Fellow Program (ALFP), we met Arai Norihito and Hamaguchi Mariko from a civil society organization named Peace Seeds. With farmers in Chiba Prefecture, they are conserving indigenous seeds. We met another community, Share Okusawa. Horiuchi Masahiro is providing part of his old house to community members for having discussion, cooking together, screening movie, music performance, etc.

In Kamikatsu Town, we had the opportunity to learn about the Zero Waste Project, which the residents are involved in and support by recycling papers, plastics, and composting organic waste. The Project is also supported by the local government. Another initiative is from a citizen group in Minamisoma City, Fukushima Prefecture, who edited and published a booklet entitled “Doctor Masaharu Tsubokura’s Easy-to-Understand Lecture on Radiation, from Minamisoma Fukushima” in August 2014.[23]

 

The lessons learned from my program in West Kalimantan are:

 

  1. Community is important and we need to identify or form communities to help villagers resolving their problems.
  2. The communities need to share important information or problem that they are facing with the outside world and they need to get important information for their community members from the outside world.
  3. To empower them, they need to connect to media as a public sphere or create a new public sphere.
  4. As community they will have bigger opportunities in resolving their problem
  5. People in each country could not depend on the government all the time for resolving their problems, even when government policies, especially economic policies, create more problems for the people. Foreign direct investment from developed countries to Indonesia creates more environmental and social problems such as forest fire.

 

My proposals for next activities are:

 

  1. Identify communities in every country in Asia and then transfer the real communities to the cyber space. In virtual world of Internet, we can easily form communities, which are difficult to form in real world because of distance.
  2. Create a new public sphere in each country using Internet technology as tools and medium to share information among communities or community members and open the public sphere for the communities.
  3. Create a regional public sphere as the place to share common threat or common concerns or common problems or share resources among communities in Asia.
  4. Since Asian has many languages, there should be volunteers helping translating the information from one language to other languages through crow sourcing.

 

 

References

Anderson, Elizabeth T. and Judith McFarlane. Community As Partner: Theory and Practice in Nursing. 6th Edition. Philadelphia: Walters Kluwer and Lippincott Williams and Wilkins, 2011.

Boswell, Jonathan. Community and the Economy: The Theory of Public Co-operation. New York: Routledge, 1990.

Cook, Ian Gillespie, Jamie P Halsall, and Paresh Wankadhe. Sociability, Social Capital, and Community Development: A Public Health Perspective. New York: Springer Cham, 2015.

Gordon, Iain J. The Vicuna. The Theory and Practice of Community Based Wildlife Management. New York: Springer Sciecantist, 2009.

Grabosky, Peter. Community Policing and Peacekeeping. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2009.

Habermas, Jurgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Translated by Thomas Burger. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991.

Heiney, Sue P., Linda J. Hazlett, Sally P. Weinrich, Linda M. Wells, and Rudolph S. Parrish. “Community Connection in African American Women with Breast Cancer.” Reseach and Theory for Nursing Practice: An International Journal, Vol. 25, No. 4 (2011).

Hunter, Victor L. and Tietyen David. Business to Business Marketing: Creating a Community of Customers. Lincolnwood: NTC Contemporary, 1997.

Jaffe, Joseph. 1970. Join the conversation: How to engage marketing-weary consumers. New Jersey – John Wiley & Sons, Inc.

Kaufman, Michael and Haroldo Dilla Alfonso. Community Power and Grassroots Democracy. The Transformation of Social Life. Ottawa: Michael Kaufman, 1997.

Kolb, Bonita. Marketing Research for Non-profit, Community and Creative: How to Improve Your Product, Find Customers and Effectively Promote Your Message. Elsevier Inc.: Kuran lebat, 2008.

Laverack, Glenn. Improving Health Outcomes through Community Empowerment: A Review of the Literature: J Health Population, 2007.

MacDonald, Dennis W. “Beyond the Group: the Implications of Roderick D. McKenzie’s Human Ecology for Reconceptualizing Society and the Social.” Nature and Culture (6) 3 (Winter 2011): 263-284.

McKenzie, Roderick D. “The Ecological Approach to the Study of the Human Community.” American Journal of Sociology (30) 3 (1924.): 287-301.

Otsuka, Keijiro and Kaliappa Kalirajan. Community, Market and State in Development. London: Palgrave Macmillan, 2010.

Splichal, Slavko. “Public Sphere and the Media.” In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, vol. 19 (2015) Elsevier Ltd.

[1] “Indonesia Officially Excludes Japan from Bullet Train Project,” Jakarta Post, September 30, 2015, http://www.thejakartapost.com/news/2015/09/30/indonesia-officially-excludes-japan-bullet-train-project.html.

[2] Masanobu Furuya, “Japan Loses Indonesian High-speed Rail Link to China,” Asahi Shimbun, September 30, 2015, http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201509300057.

[3] Trading Economics, “Indonesia Foreign Direct Investment,” http://www.tradingeconomics.com/indonesia/foreign-direct-investment/, and Investment Coordinating Board, http://www4.bkpm.go.id/file_uploaded/public/PERKEMBANGAN%20REALISASI%20INVESTASI%20PMA%20BERDASARKAN%20NEGARA%20Q3%202015.xls.

[4] http://www7.bkpm.go.id/file_uploaded/public/Bahan%20Paparan%20-%20ENG%20-%20TW%20III%202015.pdf.

[5] Population Pyramids of the World from 1950 to 2100, “Indonesia 2015,” http://populationpyramid.net/indonesia/2015/ (accessed October 2015).

[6] “Wealth Management Products the Right Fit for Emerging Middle Class,” Jakarta Post, March 27, 2015, http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/27/wealth-management-products-right-fit-emerging-middle-class.html.

[7] “Indonesians Splurge When Monthly Income Passes $375,” Nikkei Asian Review, July 15, 2015, http://asia.nikkei.com/Business/Consumers/Indonesians-splurge-when-monthly-income-passes-375.

[8] “Indonesian middle class most optimistic in the world: Nielsen,” Jakarta Post, July 24, 2013, http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/24/indonesian-middle-class-most-optimistic-world-nielsen.html.

[9] “The Overview of Poverty in Indonesia on September 2014,” (January 2, 2015), http://www.bps.go.id/website/brs_eng/brsEng-20150130161955.pdf.

[10] http://www7.bkpm.go.id/file_uploaded/public/Bahan%20Paparan%20-%20ENG%20-%20TW%20III%202015.pdf.

[11] “Darurat Kesehatan : Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Mulai Timbulkan Korban Jiwa,” eMaritim, October 2015, http://www.emaritim.com/2015/10/darurat-kesehatan-asap-akibat-kebakaran.html.

[12] “Sebanyak 127 Orang dan 10 Perusahaan Jadi Tersangka Kebakaran Hutan,” Nasional, September 16, 2015, http://nasional.kompas.com/read/2015/09/16/00320091/Sebanyak.127.Orang.dan.10.Perusahaan.Jadi.Tersangka.Kebakaran.Hutan.

[13] Index Mundi, “Japan Palm Oil Imports by Year,” http://www.indexmundi.com/agriculture/?country=jp&commodity=palm-oil&graph=imports.

[14] “OECD Economics Surveys Indonesia,” (March 2015), http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview-Indonesia-2015.pdf.

[15] International Center for Journalists, “New Mobile SMS Service Helps Indonesian Villagers Hold Company Accountable,” (December 1, 2011), http://www.icfj.org/news/new-mobile-sms-service-helps-indonesian-villagers-hold-company-accountable.

[16] Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, translated by Thomas Burger, (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991).

[17] Slavko Splichal, “Public Sphere and the Media,” in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, vol. 19, (Elsevier Ltd., 2015),

[18] Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society.

[19] Elizabeth T. Anderson and Judith McFarlane, Community As Partner: Theory and Practice in Nursing, 6th Edition, (Philadelphia: Walters Kluwer and Lippincott Williams and Wilkins, 2011).

[20] Roderick D. McKenzie, “The Ecological Approach to the Study of the Human Community,” American Journal of Sociology (30) 3 (1924): 287-301.

[21] Ibid.

[22] Dennis W. MacDonald, “Beyond the Group: The Implications of Roderick D. McKenzie’s Human Ecology for Reconceptualizing Society and the Social,” Nature and Culture (6) 3 (Winter 2011): 263-284.

[23] Japan for Sustainability, “Citizen Group in Disaster Area Publishes Booklet to Provide Basic Information on Radiation,” (October 24, 2015), http://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id035380.html.

The article – a final report as ALFP Fellow 2015 – was published at Asia Leadership Fellow Program site. You can read from the original site here.

Written by Harry Surjadi

16 August 2016 at 21:15

Please, wash your hands before eating!

leave a comment »

Here is the typical picture of worst slum areas in Jakarta and other big cities in Indonesia: most of the houses made of recycled wooden pallets, plastic or cardboard boxes, or used asbestos; houses usually have only one room and usually packed with five or more people. The environment surrounding the slums is as poor as the inhabitants: lack of proper sewerage system, no electricity, lack of clean water supply, and sanitary facilities.

In Penjaringan subdistrict, one of slum areas in North Jakarta, people lives in better houses. Most of houses are two stories wooden houses with only two rooms of 3m by 3m. The houses are jammed together, side by side and back to back. The houses hug each other.

There are narrow alleys cross the complex. The houses are the wall of the alleys. Since the alleys are so narrow, the sun disappears from view upon entering them. The alleys have 40 cm wide drainage ditches which clogged with plastic bags, plastic bottles, food scraps, and other household waste. And the garbage not only in sewerage system, they are almost everywhere.

Combination of poor environment and wrong perception on healthy behaviors is cause of high mortality rate of children under five years old. According to Indonesian Demographic Survey 2003, diarrhea is the cause of 19% death amongs children under five years old. About 75 of 100,000 children under five years old of die every year in Indonesia because of diarrheal diseases.

Baseline survey on healthy attitude and behavior done by Environmental Services Program funded by USAID in 18 regencies from eight provinces found that diarrhea prevalence of children under three years is 28%. “Actually diarrhea deseases can be prevented through easy healthy or hygiene behaviors such as washing hands before eating,” said Ms. Nona Pooroe Utomo from ESP-USAID in a discussion with media on how to fight diarrhea through access to clean water and proper sanitation, in Jakarta, 18 January 2007.

The Baseline Qualitative Survey objectives are to understand connection between water and behavior of hygiene life; to identify factors that discourage or encourage people to adopt hygiene life behaviors; to understand attitudes, believes, motivations, and perceptions of hygiene life of the people surveyed.

Val Curtis (a senior lecturer in hygiene promotion) and Sandy Cairncross (a professor of environmental health) from London School of Hygiene and Tropical Medicine, in British Medical Journal 5 July 2003 edition and other publications wrote the impact of improved water, sanitation, and hygiene on reducing diarrhoeal diseases.

By improving the quality of water supplies cuts the risk of diarrhea by only about 16% (although it has other benefits) and making water more available reduce the risk by 20%. Installing adequate facilities to dispose of bodily exretions and promoting hygiene, however, are twice as effective. “A recent systematic review of the impact of washing hands with soap show that this specific practice may be almost three times as effective as improving water quality, cutting the risk of diarrhea by 47%,” wrote the two experts.

It is easy to understand for people of developed countries or rich people of developing countries who live in expensive housing complexes that if hand washing is practiced before eating, it will prevent diarrhoeal diseases. But not for people who live in slum areas Penjaringan or other slum areas in developing countries.

According to the ESP-USAID survey most of people (men and women who have children under three years old) believe that diarrhoeal diseases do not relate to cleanly behavior and good sanitation. They said it because of food contamination, climate, or relate to supernatural power. Some believe that it is a sign that their children are growing up. And some of them who believe that diarrhoeal diseases have connection with cleanliness, garbage and flies are the main infected agents.

How do diarrhoeal diseases spread and get into their children? They said they go from garbage to flies, from flies to food eaten by their children. Or it can be from garbage in the dirty playground to the hands of their children or from garbage in dirty environment to hands of their children.

Most of respondents know how to ward off diarrhea diseases with simple step such as fluid and electrolyte replacement (although they do not really know the reasons). They know when to find medical help. But they also believe that herbals and traditional medicine, even tradisional doctors can cure the diseases.

Perception of cleanness

When respondents were showed pictures of clean people in focus group discussions, they chose Dian Sastro, a famous young Indonesian movie actrees, not ordinary people such as them, explained Utomo. Their perception of cleanness is related to clean physical appearances, good morally and mentally.

In their perception, a clean people, such as Dian Sastro, is physically clean, smells good, always changes clothes after taking a bath, that only rich people can have such kind of cleanness. They believe that poor people is not clean people.

They understand there is strong relation between clean houses with their environment. A clean house has to have garbage cans, good ventilations, trees that create beauty and comforts. They associate health with sunlight that penetrates houses. And in their head, clean environment relates to a better garbage management. It is all citizen responsibility to make cleaner environment.

Clean behaviors

The ESP-USAID survey examined three things related to hygiene behaviors, which were washing hands, preparing foods, and exreting of total 7,137 women respondents who have children under three years old. The results showed that most of them do wash their hands but without soap, although it is easy for them to get soap. Only few women said that they wash their hands with soap, especially after taking care of their children faces.

Soap is used when their hands look dirty, feel sticky, or smell bad, e.g. after handling garbage. For them, dirty is associated with visual appearances not with hygiene.

Housewives surveyed have behavior to wash raw food before cooked them. But the way they wash the food, do not use running water, can contaminate the food with bacteries. They do not comfortable using running water because they cannot see the dirt being washed away. If they use running water, they have to use more water that means they have to spend more money on water.

Most of respondents have no access to proper sanitation facilities. They have no toilets or bathrooms in their houses. They prever to use public open air privies near the rivers or small lake, especially for people live in rural and suburban areas or in slum areas. Economic, cognitive and emotional factors are behind of this behavior.

They believe that excreting in open space does not harm the environment. And everybodies has been practicing it since ever, therefore they do not facing a moral sanction. They said using open air privies are more comfortable because of they can see natural sceneries, breath clean air, and everybodies do it.

Other reason is economic, to save money for other things rather than for water or build toilet inside their houses.

Wash hands campaing

In September 2006, Mercy Corps Indonesia and people of Petojo, another slum area in Jakarta, have built four hand-washing stations in their neighborhood, in areas where children play. Like many other urban poor areas in Jakarta, the residents in Petojo do not have proper sanitation facilities.

Ideally in the stations there should always be a bar of soap, a clean towel ready, besides clean water. There are also pictures drawn at the stations to show “the correct way to wash your hands – by rubbing your hands together with soap.”

A “Wash your hands with soap” campaign, a program of Coalition for Healthy Jakarta supported by Shell Indonesia, proved that people can change their behavior. Before the campaign been conducted in Petamburan district, a poor urban area in Central Jakarta where has children mortality rate 30 of 1,000 children in 2003, only 65% have behavior of washing hands with soap. After the campaign, it increased to 96%.

It is possible to encourage people who live in rural, suburban, or slum areas in the big cities to adopt “wash hand before eating” behavior. The problem is where they can get clean water, or quite cheap clean water. If the water used for washing hands is contaminated especially with human excreta (since most of the privies channel excretes directly to rivers), how can we guarantee that germs are not transmitted.

Municipal Water Corporation can only supply 35% of cities residents. Most of residents get their water from traditional wells or rivers. Indonesian government definitely has to improve sanitation facilities, clean water supply, while NGOs help the residents of urban-poor areas to change their improper behavior to reduce death of diarrhea diseases.

(The article was published in 2007)

Written by Harry Surjadi

13 August 2016 at 01:05

Hentikan Pengambilan Air Tanah Sebelum Jakarta Tenggelam

leave a comment »

Ada tiga hal penting yang disampaikan Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) dalam acara pembukaan konferensi Adaptation Futures 2016 awal Mei di Rotterdam, Belanda. Pertama, adaptasi perubahan iklim haruslah berpusat pada manusia. Kedua, adaptasi perubahan iklim bukanlah didorong oleh teknologi. Ketiga, adaptasi perubahan iklim adalah mengenai kualitas hidup.

Adaptation is people center. It has to be people center. It cannot be technology driven,” kata Christiana Figureres. “Adaptation is about quality of life.”

Pemerintah DKI Jakarta sudah lama selalu berurusan dengan air: air banjir, kekurangan air, air tanah, intrusi air laut, banjir rob, dan upaya menyediakan air bersih untuk warga Jakarta.

Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas reklamasi Teluk Jakarta tanggal 27 Mei 2016 mengatakan Jakarta butuh pertahanan yang berkelanjutan dalam penyediaan air bersih, air minum, pengolahan air limbah, dan revitalisasi sungai. NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) adalah jawaban untuk Jakarta.

Sebelum ada NCICD tahun 2009-2012 di era Presiden SBY ada JCDS – Jakarta Coastal Defence Strategy untuk mengatasi banjir Jakarta. JSDS – membangun tembok penghalang air laut masuk ke daratan – di bawah payung kerja sama Pemerintah Indonesia dan Belanda dalam berbagi pengalaman, keahlian, dan pengetahuan. Proyek ini tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.

Tahun 2013 – setelah JCDS selesai – disepakatilah proyek NCICD yang melibatkan swasta dari Belanda maupun Indonesia. Wilayah cakupan NCICD lebih luas hingga Bekasi dan Tangerang.

Tujuan proyek raksasa dari semua aspek adalah melindungi Jakarta dari banjir yang permanen dengan membangun tembok raksasa (giant sea wall) sepanjang 35 km di utara pesisir Jakarta. NCICD ini proyek seharusnya menjadi jawaban bagaimana Jakarta beradaptasi dari perubahan iklim.

Tiga aspek penting adaptasi yang disampaikan oleh Christiana – berpusat pada manusia, bukan didorong teknologi, dan mengenai kualitas hidup – tidak tergambar dari uraian proyek NCICD atau yang sudah berlangsung.

NCICD sangat gamblang mengutamakan teknologi. Tembok raksasa adalah solusi teknologi menghambat naiknya permukaan air laut agar tidak menggenangi daratan Jakarta. Pompa air untuk memindahkan limpasan air dari Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane juga teknologi. Reklamasi laut membuat pulau-pulau jelas sekali teknologi. NCICD didorong oleh teknologi – technology driven.

Apakah proyek NCICD berpusat pada manusia? Tidak. Proyek NCICD lebih menonjolkan ekonomi – bagaimana pulau-pulau buatan bisa membiayai proyek NCICD dan berapa yang akan didapat oleh Pemda DKI dari pulau-pulau buaan itu. Memang ada analisis mengenai komunitas terapung (floating community). Manusia – terutama nelayan dan kelompok miskin ibukota – bukan agregat proyek NCICD. Ketika manusia bukan menjadi pusat, kesejahteraan menjadi tidak penting. NCICD bukanlah model adaptasi perubahan iklim yang digambarkan oleh Christiana.

Air Tanah

Nara sumber lain, Henk Ovink, Special Envoy for Water Affair, Pemerintah Belanda, mengatakan 80 persen upaya adaptasi perubahan iklim adalah mengenai air.

Untuk Jakarta, beradaptasi adalah mengenai banjir, banjir rob, ketersediaan air bersih dan air minum, intrusi air laut, naiknya permukaan air laut, dan 13 aliran anak Sungai Ciliwung.

Koos Wierik, Staf Ahli Menteri Sumber Daya Air Belanda yang pernah menjadi konsultan di Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, dalam wawancara di sela-sela Konferensi Adaptation Futures 2016, di Rotterdam, mengatakan seharusnya – dalam konteks proyek NCICD – upaya pertama adalah menghentikan pengambilan air tanah. Jika tidak distop, Jakarta tidak akan bisa beradaptasi pada perubahan iklim.

Turunnya permukaan tanah adalah persoalan utama banjir di Jakarta yang juga mendorong JCDS. Tahun 1974 di sepanjang pesisir utara Jakarta permukaan tanah sudah turun antara 2-2,5 meter. Pantauan ITB antara tahun 2000-2011 penurunan permukaan sekitar 1 m di bagian utara Jakarta (bahkan di kawasan Pluit hingga 1,4 m) sedangkan di bagian selatan hanya beberapa puluh centimeter saja.

Atau rata-rata penurunan tanah per tahun Jakarta bagian barat 6-8 cm dan di timur 2-3 cm. Di kawasan Pluit lebih dari 12 cm per tahun. Sejauh 10 km ke selatan Jakarta penurunan tanah bervariasi tergantung wilayahnya.

Salah satu penyebab turunnya permukaan tanah adalah pengambilan air tanah – terutama air tanah dalam – yang melebihi kapasitas pengisiannya. Tekanan air tanah (piezometric) untuk sumur dangkal (kedalaman 40-140 m) di utara bagian timur perubahannya kecil. Di bagian tengah dan selatan penuruan tekanan air tanah menuruan rata-rata 0,5-1,5 m per tahun. Untuk sumur dalam (kedalaman 140-220 m), penurunan piezometric lebih merata antara 0-1 me per tahun. Semakin ke selatan semakin besar perubahannya.

Penelitian Amrta Institute for Water Literacy menunjukkan ada keanehan data terkait dengan pengambilan air tanah, penyediaan air PAM dan pemasukan pajak air tanah ke Pemda DKI. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mencatat kebutuhan air bersih untuk industri 195 juta m3/tahun. Kurang lebih 87,07 juta m3/tahun bisa dipenuhi oleh PAM. Kemungkinan besar – karena tidak ada lagi sumber air bersih di Jakarta – sisanya kurang lebih 108 juta m3/tahun dipenuhi dari air tanah.

Data Dinas Tata Air DKI Jakarta tahun 2015 menunjukkan penggunaan air tanah tahun 2014 mencapai 8,8 juta m3 meningkat dibandingkan tahun 2013 sekitar 7,2 juta m3.

Kebutuhan air tanah – dari perhitungan BPLHD DKI Jakarta – sebesar rata-rata 108 juta m3 ada perbedaan jauh menyolok 99,2 juta m3 yang tidak jelas dari mana suplai airnya. Kemungkinan 99,2 juta m3 itu berasal dari air tanah yang diambil ilegal atau tidak dilaporkan.

BPLHD melaporkan lagi data yang berbeda yaitu ada penurunan penggunaan air tanah setiap tahun – 18 juta m3 tahun 2009, 10 juta m3 tahun 2010, dan 7 juta m3 tahun 2011 – sementara tidak ada peningkatan signifikan suplai air PAM.

Harusnya, Proyek NCICD – sebelum bersemangat membuat pulau-pulau berwajah garuda dan mengambil uang dari transaksi penjualan hak penggunaan pulau yang belum jadi itu – lebih dahulu menghentikan pengambilan air tanah di Jakarta. Pemda DKI harus menata ulang pendataan para pelanggan air tanah, menindak semua pencuri air tanah, dan meningkatkan suplai air bersih dari PAM jika tidak ingin Jakarta tenggelam.

Written by Harry Surjadi

12 August 2016 at 20:31

Ahok, Ini PR Anda: Indeks Air Jakarta Ke-47 dari 50 Kota

leave a comment »

JUM’AT, 13 MEI 2016 | 11:48 WIB

TEMPO.CO, Rotterdam – Arcadis, perusahaan konsultan khusus bidang lingkungan, meluncurkan Arcadis Sustainable Cities Water Index 2016 di Rotterdam, Belanda. Indeks ini hanya untuk 50 kota di dunia. Jakarta berada di posisi ke-47 dan Rotterdam di urutan pertama. Sedangkan New Delhi, India, berada di posisi buncit.

Arcadis mengumumkan indeks tersebut di Rotterdam, 10 Mei 2016. Mentor Tempo SMS, Harry Surjadi, hadir dalam acara tersebut. Buruknya kualitas air Jakarta menjadi salah satu pekerjaan berat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Frank Goossensen, Direktur Water Europe Arcadis, mengatakan ada tiga elemen atau subindeks yang menjadi dasar perhitungan indeks itu: ketahanan, efisiensi, dan kualitas.

Subindeks ketahanan menggambarkan seberapa siap sebuah kota mengatasi kondisi terlalu sedikit air dan terlalu banyak air, melindungi warganya dari bencana banjir dan kekeringan dengan tetap memastikan ketersediaan air bersih.

Subindeks efisiensi dinilai, antara lain, dari apakah masih ada kebocoran dalam distribusi dan bagaimana kota mengelola air limbah dan sanitasi. Subindeks kualitas menunjukkan seberapa baik bersih dan aman untuk kesehatan air yang disediakan kota.

Jika berdasarkan subindeks ketahanan (resiliency), Jakarta ada di posisi ke-38. Bandingkan dengan Tokyo yang ada di urutan ke-41. Posisi paling buncit untuk ketahanan ditempati Manila.

Jakarta berada di posisi ke-46 dalam subindeks efisiensi. Pada subindeks ini, New Delhi kembali berada di posisi buncit. Adapun Copenhagen adalah kota paling efisien dalam mengelola air.

Toronto, Kanada, menyediakan air paling berkualitas untuk warganya. Jakarta berada di posisi ke-45 dalam subindeks kualitas. Sedangkan Manila paling buruk airnya.

Goossensen menjelaskan, indeks dan subindeks dihitung berdasarkan data terbuka yang tersedia di berbagai institusi di dunia.

YOSEP

Artikel di tempo.co: https://metro.tempo.co/read/news/2016/05/13/083770661/ahok-ini-pr-anda-indeks-air-jakarta-ke-47-dari-50-kota

Written by Harry Surjadi

12 August 2016 at 20:01

Tiga Penghambat Banjir: Melawan Air dengan Air

leave a comment »

TEMPO.CO, Delft, Belanda: Karung berisi pasir menjadi andalan untuk menghambat air banjir masuk ke dalam rumah atau menghambat air banjir masuk ke fasilitas penting. Tidak mudah mencari pasir saat banjir datang di kota besar. Saat hujan dan banjir, yang tersedia hanyalah air.

Tiga perusahaan di Belanda dengan kreatif menciptakan penghambat air banjir pengganti karung pasir. Produk-produk mereka sudah diuji coba di fasilitas Flood Proof Holand, Delf Technical University, Belanda. Ketiga produk itu “TubeBarrier, Velox, dan BoxBarrier“ menerapkan prinsip melawan air dengan air atau fighting water with water

Para peserta International Climate Change Adaptation Conference ke-4 di Rotterdam, Belanda, 13 Mei 2016, melihat demo bagaimana tiga produk pengganti karung pasir berfungsi.

TubeBarrier “yang diciptakan oleh Robert Alt“ adalah salah satu dari tiga contoh pengganti karung pasir. Sebelum dipasarkan, TubeBarrier diujicobakan di Flood Proof Holand. Setelah melewati ratusan kali uji coba selama dua tahun, barulah produk ini berani dipasarkan.

TubeBarrier terbuat dari bahan kain (tarpaulin) PVC yang fleksibel dan tahan air. Penghalang air banjir ini berukuran 60 cm x 60 cm x 100 cm, berbentuk seperti tabung dengan ukuran panjang 5 meter, atau 7 meter atau 10 meter (tergantung kebutuhan).

Di bagian bawah TubeBarrier ada lubang-lubang agar air banjir bisa masuk mengisi tabung mengikuti ketinggian air banjir. TubeBarrier bisa menghambat air banjir dengan ketinggian hingga 50 cm hingga 70 cm.

Sementara itu, BoxBarrier menerapkan prinsip yang sama dengan TubeBarrier yaitu menahan air banjir dengan air. BoxBarrier berupa kotak berukuran 90 cm x 60 cm x 60 cm terbuat dari bahan plastik. BoxBarrier bisa menahan ketinggian banjir kurang dari 60 cm.

Bukan hanya berfungsi menahan air banjir masuk ke fasilitas penting seperti TubeBarrier, BoxBarrier setelah terpasang bisa menjadi jalur kering untuk orang berjalan di tengah-tengah genangan air. Berbeda dengan TubeBarrier, air harus dimasukkan ke dalam BoxBarrier menggunakan pompa.

Adapun Velox terbuat dari bahan kain plastik mirip dengan TubeBarrier. Velox bisa menahan air banjir hingga ketinggian kurang dari 1 meter. Air otomatis mengisi Velox yang sudah terpasang. Kelebihan Velox adalah mudah penyimpanan, tidak membutuhkan pompa, bisa menggantikan ratusan (770) karung pasir dan tahan lama.

Video dan Naskah: Harry Surjadi
Editor dan Pengisi Suara: Ngarto Februana

Written by Harry Surjadi

12 August 2016 at 17:34

%d bloggers like this: